[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8070701-00a9-4502-8ef1-4c60c9c722ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":-5,"_100":-5,"_101":-5,"_102":-5,"_103":-5,"_104":-5,"_105":-5,"_106":-5,"_107":-5,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-05-09","effective_date","2025-05-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","597672e6-f90f-4de3-a467-8c82b483e91c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Ekonomi Kreatif","short_name","Peraturan Bekraf","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA – PELAYANAN PUBLIK
2025
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif NO. 1, BN 2025 (339) / 32 hlm
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif TENTANG Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perlu disusun standar pelayanan publik di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; \r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif memiliki kewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; \n Pasal 17 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 96 Tahun 2012, Perpres No. 199 Tahun 2024, Perpres No. 200 Tahun 2024, PermenPANRB No. 15 Tahun 2014, dan Permenekraf/Kabekraf Nomor 1 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur mengenai Standar Pelayanan, Prinsip Standar Pelayanan, kategori/jenis pelayanan publik yang diberikan, tanggung jawab penerapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan, dan pemberitahuan PPID kepada pemangku kepentingan dalam hal permohonan bukan termasuk layanan yang diberikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2025. \n Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1587), sepanjang mengenai Standar Pelayanan di bidang ekonomi kreatif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 32 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1587).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Standar pelayanan disusun berdasarkan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan berkeadilan.

Standar pelayanan mencakup kategori pelayanan publik seperti informasi publik terkait ekonomi kreatif, konsultasi/audiensi ekonomi kreatif, penyediaan narasumber, konsultasi dana alokasi khusus nonfisik, konsultasi perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi atau tugas pembantuan, fasilitasi magang/praktik kerja lapangan/penelitian, fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi SDM subsektor ekonomi kreatif, sertifikasi SDM subsektor ekonomi kreatif, penyelenggaraan keikutsertaan pemasaran pelaku ekonomi kreatif, dan fasilitasi penyelenggaraan informasi keikutsertaan pelaku ekonomi kreatif kuliner pada kegiatan pameran dan kompetisi.

Penerapan standar pelayanan menjadi tanggung jawab Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, dan Deputi Bidang Kreativitas Media sesuai dengan jenis layanan. Menteri wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Standar pelayanan memuat komponen terkait proses penyampaian pelayanan (persyaratan, sistem, jangka waktu, biaya, produk, penanganan pengaduan) dan pengelolaan pelayanan (dasar hukum, sarana, kompetensi, pengawasan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, evaluasi kinerja).

PPID memberitahukan kepada pemangku kepentingan jika permohonan pelayanan publik bukan termasuk layanan yang diberikan oleh Kementerian.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenpar No. 18 Tahun 2020tentangStandar Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169214/permenpar-no-18-tahun-2020","17dd95cc-b33b-46a4-abe2-1d538d5e8dad","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF CREATIVE ECONOMY/HEAD OF THE CREATIVE ECONOMY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
SERVICE STANDARDS WITHIN THE MINISTRY OF CREATIVE ECONOMY/CREATIVE ECONOMY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF CREATIVE ECONOMY/HEAD OF THE CREATIVE ECONOMY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize the implementation of professional, transparent, and accountable public service, and to improve the quality of public service within the Ministry of Creative Economy/Creative Economy Agency, it is necessary to formulate public service standards within the Ministry of Creative Economy/Creative Economy Agency;
that based on the provisions of Article 20 paragraph (1) of Law Number 25 of 2009 concerning Public Service, Article 22 paragraph (1) of Government Regulation Number 96 of 2012 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8070701-00a9-4502-8ef1-4c60c9c722ce","actionData","errors"]