[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7c5c7d4-5a52-4395-8bb3-72d4cb8e4af9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pandeglang","place_of_enactment","Pandeglang","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Jasa Umum
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 serta 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum \n 1. Pasal 18 (6) UUD 1945;2. UU No. 2 tahun 1981;3. UU No. 8 tahun 1981\r\n;4. UU No. 28 tahun 1999;5. UU No. 23 tahun 2000;6. UU No. 28 tahun 2002\r\n;7. UU No. 32 tahun 2004;8. UU No. 33 tahun 2004;9. UU No. 38 tahun 2004\r\n;10. UU No.23 tahun 2006;11. UU No. 26 tahun 2007;12. UU No.18 tahun 2007\r\n;13. UU No. 22 tahun 2009;14. UU No. 28 tahun 2009;15. UU No. 32 tahun 2009\r\n;16. UU No. 36 tahun 2009;17. UU No.1 tahun 2011;18. UU No. 12 tahun 2011\r\n;19. PP No. 26 tahun 1983;20. PP No. 27 tahun 1983;21. PP No. 2 tahun 1985\r\n;22. PP No. 41 tahun 1993;23. PP No. 43 tahun 1993;24. PP No. 44 tahun 1993\r\n;25. PP No. 58 tahun 2005;26. PP No. 79 tahun 2005;27. PP No. 38 tahuun 2007\r\n;28. PP No. 69 tahun 2010;29. PD Kab. Pandeglang No. 4 tahun 1986\r\n;30. PD Kab. Pandeglang No. 10 tahun 2007;31. PD Kab. Pandeglang No. 1 tahun 2008;32. PD Kab. Pandeglang No. 6 tahun 2008;33. PD Kab. Pandeglang No. 3 tahun 2011 \n 1.ketentuan umum;2.retribusi jasa umum;3.prinsip dan saasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;4.wilayah pemungutan\r\n;5.saat retribusi terutang;6.pemungutan retribusi jasa umum ;7.pengembalian kelebihan pembayaran;8.kadaluwarsa penagihan;9.tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi;10.pembukaan dan pemeriksaan;11.peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum;12.insentif pemungutan;13.penyidikan;14.ketentuan pidana;15.ketentuan peralihan;16.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 41 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Seri B.3), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 16);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Air Kotor Tinja Dan Pengolahan Limbah Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2000 Nomor 7 Seri B.5);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2000 Nomor 8 Seri B.6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 17);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 Nomor 7 Seri B.1);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Seri B.5);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 Nomor 17 Seri B.11);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2003 Nomor 15 Seri D.12) sepanjang mengenai retribusinya;\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Keluarga Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 Nomor 15 Seri C.1);\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 20);\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pandeglang. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan dasar hukum bagi pemungutan retribusi atas jasa-jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:** Peraturan ini mengatur 11 jenis retribusi jasa umum, termasuk retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, pelayanan tera/tera ulang, pelayanan pendidikan, dan pengendalian menara telekomunikasi.\n2. **Objek dan Subjek Retribusi:** Setiap jenis retribusi memiliki objek dan subjek yang jelas. Objek retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa tersebut.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Peraturan ini menetapkan cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk setiap jenis retribusi, yang menjadi dasar perhitungan tarif retribusi.\n4. **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Tarif retribusi untuk setiap jenis jasa diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.\n5. **Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran:** Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan pembayaran dilakukan secara tunai di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.\n6. **Sanksi Administratif:** Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan.\n7. **Keberatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran:** Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PANDEGLANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF PANDEGLANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
GENERAL SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PANDEGLANG,

Considering:

that General Service Charges are Regional levies as payments for services provided by the Regional Government for the purpose of public interest and benefit and can be enjoyed by individuals or entities;
that in accordance with the provisions of Article 110 and 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning General Service Charges;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 11, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3193);
Law Number 8 of 1981

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7c5c7d4-5a52-4395-8bb3-72d4cb8e4af9","actionData","errors"]