[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7c32de3-ff31-4a9e-ad6c-f85b0f90de80","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021","short_title","Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2020","number","37","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Besar","place_of_enactment","Janto","theme","Tata Cara Pengelolaan Dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dana Desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD. 2020/ No. 37
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pengelolaan Dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:	\n \n - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;\r\n\r\n- Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Gampong (ADG) bagi Gampong di Kabupaten Aceh Besar perlu disusun suatu Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong; \r\n\r\n- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021; \n - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU Nomor 44 Tahun 1999; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2013; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengaddan, Barang/Jasa Pemerintah No 13 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Besar No 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar No 2 Tahun 2020; Perbup Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019. \n - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud Dan Tujuan; BAB III Prinsip-Prinsip Pengeloaan ADG; BAB IV Sumber, Pengalokasian Dan Penggunaan ADG; BAB V pengadaan Barang/Jasa; BAB VI Mekanisme Penyaluran Dan Tata Cara Pencairan ADG; BAB VII Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; BAB VIII Pembinaan, Evaluasi Dan Monitoring; BAB IX Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n 29 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2020 mengatur tentang tata cara pengelolaan dan pengalokasian Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kabupaten Aceh Besar untuk Tahun Anggaran 2021. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengalokasian ADG bagi Gampong, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan perencanaan pembangunan di tingkat Gampong, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, mendorong keswadayaan dan gotong royong, serta meningkatkan pendapatan Gampong melalui BUMG.

ADG bersumber dari 10% Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Aceh Besar ditambah 10% dari pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ADG dilakukan secara merata dan adil, dengan mempertimbangkan Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM) dan nilai bobot Gampong berdasarkan variabel seperti jumlah perangkat Gampong, Tuha Peut Gampong, Imeum Meunasah, anak yatim, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin.

ADG digunakan untuk penghasilan tetap Keuchik dan aparatur Gampong (yang bukan PNS), tunjangan Keuchik dan aparatur Gampong (yang berstatus PNS), tunjangan Tuha Peut Gampong, tunjangan Tgk. Gampong/Imeum Meunasah, bantuan anak yatim, operasional kendaraan roda dua Keuchik, dan biaya operasional kantor Keuchik/Meunasah. Pengadaan barang/jasa di Gampong diprioritaskan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material lokal dan partisipasi masyarakat.

Mekanisme penyaluran ADG melibatkan pengajuan permohonan oleh Keuchik melalui Camat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, yang kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk ditransfer ke rekening kas Gampong. Pencairan ADG dilakukan dalam empat tahap (triwulan) setelah Qanun APBG diterima dan SPJ triwulan sebelumnya diserahkan.

Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, dengan pelaporan berkala dan laporan akhir yang disampaikan melalui jalur struktural kepada Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADG.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ACEH BESAR

REGULATION OF REGENT OF ACEH BESAR

NUMBER 37 OF 2020

CONCERNING

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7c32de3-ff31-4a9e-ad6c-f85b0f90de80","actionData","errors"]