[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7bb652f-e7c9-4b0b-9095-76de184f0655","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-06-26","effective_date","2014-08-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Barat","place_of_enactment","Gerung","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAD-RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Lombok Barat , Nomor Register 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n •\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memepekerjakan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing \n •\tDengan nama retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA. \r\n•\tObjek Retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dan mempunyai lokasi kerja di Kabupaten Lombok Barat. \r\n•\tTidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud padat ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan. \r\n•\tSubjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja TKA yang mendapatkan pelayanan Perpanjangan IMTA. \r\n•\tPemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, badan- badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan. \r\n•\tSubyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Wajib Retribusi;\r\n•\tRetribusi Perpanjangan IMTA digolongkan dalam retribusi Perizinan Tertentu.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2014. \n - \n •\tTata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.\r\n•\tTata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati\r\n•\tKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati\r\n•\tTata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati \r\n•\tKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupat\r\n \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi: Retribusi dipungut atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA. Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan mempunyai lokasi kerja di Kabupaten Lombok Barat. Subjek retribusi adalah pemberi kerja TKA yang mendapatkan pelayanan Perpanjangan IMTA. Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan dalam retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Perpanjangan IMTA: Diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA di Kabupaten Lombok Barat.
Perpanjangan IMTA: Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan perpanjangan IMTA secara tertulis kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA, setiap kali perpanjangan paling lama 1 tahun, kecuali untuk jabatan Komisaris dan Direksi paling lama 2 tahun.
Struktur dan Besaran Tarif: Tarif ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa, yaitu sebesar US $ 100 per orang TKA per bulan, dibayar dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif.
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi: Untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan sumber daya manusia lainnya.
Wilayah Pemungutan Retribusi: Wilayah Kabupaten Lombok Barat.
Tata Cara Pemungutan: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
Penagihan: Bupati dapat mengeluarkan STRD jika retribusi tidak atau kurang dibayarkan, ditambah sanksi administratif berupa bunga.
Pelaporan: Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan RPTKA secara periodik 6 bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas.
Pengawasan: Bupati melalui Dinas berkoordinasi dengan Imigrasi, Kepolisian, dan Instansi lain dalam wadah Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA).
Pembukuan dan Pemeriksaan: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
Kadaluwarsa: Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 3 tahun sejak terutangnya Retribusi.
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi: Dilaksanakan oleh Dinas.
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif: Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi Perpanjangan IMTA.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penangguhan perpanjangan IMTA.\n2. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST LOMBOK
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST LOMBOK REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING

EXTENSION RETRIBUTION OF FOREIGN WORKERS EMPLOYMENT PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST LOMBOK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 15 paragraph (1) and Article 16 paragraph (2) of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Levies for Traffic Control and Levies for Extension of Foreign Workers Employment Permit (IMTA), it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Levies for Extension of Foreign Workers Employment Permit (IMTA). \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Tk. II Regions in the Tk. I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7bb652f-e7c9-4b0b-9095-76de184f0655","actionData","errors"]