[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7b3f3cf-2355-4900-b241-f27e0e9abf0d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020","number","19","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

informasi publik
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD. 2020/NO. 19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai media dan\r\nsaluran untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan\r\npemerintahan yang baik diperlukan keterbukaan Informasi Publik yang seluas-luasnya; bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan keterbukaan\r\nInformasi Publik di Kabupaten Sleman belum terintegrasi, sehingga memerlukan pengaturan dan dasar\r\nhukum yang komprehensif; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Badan Publik; Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan/Atau Pengguna Informasi Publik; Klasifikasi Informasi Publik; Pengklasifikasian Dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan; Mekanisme Memperoleh Informasi; Pengelolaan Keberatan; Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; KID Kabupaten; Pembinaan; Laporan Dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n Jumlah Halaman: 34 hlm. Penjelasan: 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup identifikasi badan publik yang meliputi Pemerintah Daerah, DPRD, BUMD, Pemerintah Kalurahan, dan lembaga non pemerintahan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD. Diatur pula hak dan kewajiban badan publik serta pemohon informasi. Peraturan ini juga mengatur klasifikasi informasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan/atau diumumkan (meliputi informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib disediakan oleh BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, informasi yang wajib disediakan oleh partai politik, dan informasi yang wajib disediakan oleh lembaga non pemerintahan) dan informasi yang dikecualikan. Selain itu, diatur pula mengenai mekanisme memperoleh informasi, kelembagaan pengelolaan Informasi Publik (termasuk pembentukan PPID dan KID Kabupaten), tata cara pengelolaan keberatan, laporan dan evaluasi, pendanaan, serta peran serta masyarakat.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SLEMAN
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 19 OF 2020
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SLEMAN,

Considering:

that everyone has the right to communicate and obtain information through various media and channels to develop their personality and social environment;
that to realize good governance, the widest possible Public Information Disclosure is required;
that the regulations regarding the implementation of Public Information Disclosure in Sleman Regency have not been integrated, thus requiring comprehensive regulation and legal basis;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Public Information Disclosure;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7b3f3cf-2355-4900-b241-f27e0e9abf0d","actionData","errors"]