[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7a29029-1227-49f7-bcc0-8a55dda7671a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AKSES-INFORMASI-KEUANGAN-UNTUK-KEPENTINGAN-PERPAJAKAN
2017
Undang-undang (UU) NO. 9, LN.2017/NO.190, TLN NO.6112, LL KEMENKUMHAM : 4 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan\r\nseluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk\r\nmemenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi\r\nkeuangan bagi kepentingan perpajakan \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 \n di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan\r\nperundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini telah membatasi akses otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, baik dari sisi prosedur maupun persyaratan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017. \n 23 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.","scope_and_parties","policy_content","Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Latar belakang pembentukan undang-undang ini adalah untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, yang membutuhkan pendanaan dari penerimaan negara terutama dari pajak. Undang-undang ini memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal. Indonesia juga telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[108],{"_109":110,"_111":112,"_36":113},"text","PERPU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53275/perpu-no-1-tahun-2017","051cd5ab-4635-48cb-ba60-6e72a6bfc061","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 190 OF 2017

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
ENACTMENT OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
NUMBER 1 OF 2017 CONCERNING ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION
FOR TAXATION PURPOSES INTO LAW

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in carrying out national development of the Unitary State of the Republic of Indonesia which has the objective to prosper and improve the welfare of all Indonesian people in a fair and equitable manner, funding is needed sourced from state revenue, especially originating from taxes, so that to fulfill the needs of tax revenue, it is necessary to provide broad access for the tax authority to receive and obtain financial information for taxation purposes;
that currently there are still limitations on access for the Indonesian tax authority to receive and obtain financial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7a29029-1227-49f7-bcc0-8a55dda7671a","actionData","errors"]