[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7a07f73-b2b1-43a7-87d2-b6edf88a9763","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-jasa-usaha
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.55
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum sebagai wujud otonomi daerah di Kota Jayapura, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merupakan jenis Retribusi Kota, yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. \n Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011. \n Dalam peraturan dibahas mengenai golongan retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah gotong hewan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, subjek dan wajib retribusi, golongan retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, wilayah pemungutan, pemungutan retribusi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa, pemeriksaan, pemanfaatan, insentif pemungutan, penyidikan dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2012. \n Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jayapura Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jayapura Nomor 11 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 22 tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007. \n 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jayapura Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.\n2. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jayapura Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal.\n3. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 22 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jayapura Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir.\n4. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Barang Daerah.\n5. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Penjualan Daging BAB VI Retribusi sampai dengan BAB VII Ketentuan Penyidikan.\n6. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Barang Daerah.\n7. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal.\n8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawasan Kualitas Air pada BAB VI Retribusi sampai dengan BAB VIII Ketentuan Pidana.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Jayapura. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa usaha, meliputi:

\n\n

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: mengatur retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Terminal: mengatur retribusi atas pelayanan di terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Tempat Khusus Parkir: mengatur retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Rumah Potong Hewan: mengatur retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah: mengatur retribusi atas setiap penjualan hasil produksi usaha daerah.

\n\n

Peraturan ini juga menetapkan subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, serta mekanisme keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran. Selain itu, diatur pula mengenai kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, pemanfaatan hasil retribusi, insentif pemungutan, dan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JAYAPURA CITY
NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve development and public services as a manifestation of regional autonomy in Jayapura City, it is necessary to optimize Local Own-Source Revenue through the collection of fees in accordance with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that based on the provisions of Article 127 and Article 156 paragraph (1) of the Law of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Local Service Charge for Business Services is a type of City Retribution, the collection of which is stipulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Local

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7a07f73-b2b1-43a7-87d2-b6edf88a9763","actionData","errors"]