[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a79962a9-3932-47b7-80e1-e0b507780ed9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-10-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kampar","place_of_enactment","Bangkinang","theme","Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

gender
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/No. 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran\r\ndan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama\r\ndan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk\r\nmenikmati hak-hak warga Negara dibidang ekonomi,\r\nkesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusatamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah. \n UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 21 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 15 Tahun 2008, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenPPA No. 3 Tahun 2023 \n Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Data Terpilah\r\n3. Perencanaan\r\n4. Pelaksanaan\r\n5. Pemantauan dan Evaluasi\r\n6. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan\r\n7. Kerja Sama\r\n8. Partisipasi Masyarakat\r\n9. Penghargaan\r\n10. Pendanaan\r\n11. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan atas kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan di daerah. Selain itu, bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender. Peraturan ini juga bertujuan untuk menguatkan peran pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang berperspektif gender.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pelembagaan PUG, perencanaan responsif gender, penganggaran responsif gender (ARG), pelaksanaan PUG melalui Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pengawasan, pelaporan, kerjasama dengan pihak lain, partisipasi masyarakat, pemberian penghargaan, dan pendanaan PUG yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Peraturan ini juga mengatur tentang data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan umur yang wajib disediakan oleh masing-masing perangkat daerah sebagai dasar penyusunan sistem informasi terkait kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KAMPAR REGENCY YEAR 2023 NUMBER 6

REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
ON
IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING

LEGAL SECTION
SECRETARIAT OF KAMPAR REGENCY
YEAR 2023

COPY
REGENT OF KAMPAR
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
ON
IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF KAMPAR,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas in order to improve the position, role and quality of women and guarantee equal and/or equivalent rights between men and women to enjoy the rights of citizens in the fields of economy, health, education, socio-culture, politics, government and law, gender mainstreaming is needed as an effort to realize gender equality and justice in the development of community, national and state life;
Considering / Whereas to increase the gender development index, gender mainstreaming

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a79962a9-3932-47b7-80e1-e0b507780ed9","actionData","errors"]