[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a78c09a7-e81d-4cd2-8c61-7d344c11ba76","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-sampah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan\r\nbersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah\r\nsecara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran\r\nserta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif\r\ndan efisien, masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan\r\nsecara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat\r\nsecara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi\r\nlingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab\r\nUndang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan\r\nSampah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan\r\nPublik , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang\r\nPerubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan\r\nKabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan\r\nKepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi\r\nSelatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang\r\nPerubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota\r\nMakassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota , Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang\r\nPengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan\r\nPerundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009\r\ntentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintah Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat\r\nDaerah Kota Makassar \n PENGELOLAAN SAMPAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Latar belakangnya adalah perlunya penanganan sampah yang komprehensif dan terpadu dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Kota Makassar bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan. Tugas ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penelitian dan pengembangan teknologi, fasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta koordinasi antar lembaga. Pemerintah kota berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPS/TPST/TPA, memantau TPA yang ditutup, dan menyusun sistem tanggap darurat.

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah, berpartisipasi dalam pengelolaan, mendapatkan informasi, dan mendapatkan pembinaan. Setiap orang wajib menjaga kebersihan, menyediakan tempat sampah, mengelola limbah berbahaya, dan memelihara kebersihan kawasan. Pengelola kawasan yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar wajib membuang sendiri sampahnya ke TPA.

Pemerintah kota menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah, yang meliputi target pengurangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kerjasama, kebutuhan pembiayaan, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah kota dapat membentuk lembaga pengelola sampah, memberikan insentif dan disinsentif, melakukan kerjasama dan kemitraan, serta mengatur jasa pelayanan sampah. Setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin. Masyarakat berperan serta dalam menjaga kebersihan, aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, dan memberikan saran.

Dinas Pertamanan dan Kebersihan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah.

","transitional_provisions","1. Pengelolah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun Sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa izin diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.\n3. Setiap orang yang membuang sampah di lokasi yang tidak diperuntukkan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAKASSAR
REGIONAL REGULATION OF MAKASSAR CITY
NUMBER: 4 YEAR 2011
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAKASSAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to create a healthy and clean environment free from waste, it is necessary to carry out comprehensive and integrated waste management by involving the proportional, effective and efficient participation of the community and the business world;
that waste problems need to be managed in a comprehensive and integrated manner in order to provide economic benefits, be healthy for the community and safe for the environment, and be able to change people's behavior;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Makassar City concerning Waste Management.

In View of:

Law Number 29 of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a78c09a7-e81d-4cd2-8c61-7d344c11ba76","actionData","errors"]