[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a783ed7e-b50f-4f8a-920b-877964a5e281","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2010 tentang LEGISLASI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2010","number","04","year","2010","published_date","2010-12-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","LEGISLASI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEGISLASI DAERAH
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2010/NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG LEGISLASI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa peraturan daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan perundang-undang dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonimi daerah, tugas pembentukan dan manampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;\r\nb. bahwa legislasi daerah sebgai proses pembuatan/pembentukan peraturan daerah, diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif oleh pemerintah daerah bersama dewan perwakilan daerah kabupaten takalar;\r\nc. bahwa berdasarkan peritimbanagn sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang legislasi daerah. \n 1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tk ii di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822);\r\n2. undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4389);\r\n3. undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);\r\n4. peraturan pemerintah nomor 25 tehun 2004 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 130, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4569);\r\n5. peraturan pemerintah nomor 79 tehun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4593)\r\n6. peraturan pemerintah nomor 38 tehun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerinatah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4373)\r\n7. peraturan pemerintah nomor 41 tehun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4741);\r\n8. peraturan pemerintah nomor 16 tehun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5104);\r\n9. peraturan presiden republik indonesia nomor 1 tehun 2007 tentang pengesahan, pengundangan dan penyebar peraturan perundang-undangan\r\n10. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 02 tahun 2005 tentang transparasi penyelenggaraan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembengunan;\r\n11. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 8 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi keweenangan pemerintah kabupaten takalar;\r\n12. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 9 tahun 2008 tentang renacana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)tahun 2008-2013;\r\n13. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD kabu[paten takalar;\r\n14. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten takalar;\r\n15. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 12 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten takalar;\r\n16. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kacamatan dan kelurahan kabupaten takalar; \n BAB I : KETENTUAN UMUM \r\nBAB II : PROSES PROGRAM LEGISLASI DAERAH\r\nBAB III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH\r\nBAB IV : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH\r\nBAB V : PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH\r\nBAB VI : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH\r\nBAB VII : PENGUNDANGAN DAN PENYEBRLUASAN PERATURAN DAERAH\r\nBAB VIII : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH\r\nBAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB X : ANGGARAN\r\nBAB XI : PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010. \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah dibentuk untuk memberikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif. Peraturan ini mengatur proses pembuatan Peraturan Daerah, mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD, dengan tujuan untuk menciptakan kesatuan sistem hukum nasional, perencanaan yang optimal, dan memperlancar pembangunan daerah.\n2. Proses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), baik yang berasal dari DPRD maupun Pemerintah Daerah, termasuk harmonisasi dan sinkronisasi naskah akademik dan Raperda.\n3. Pembahasan Raperda yang dilakukan oleh DPRD bersama Bupati melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.\n4. Persetujuan Raperda yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, diikuti dengan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Badan Legislasi dan Bagian Hukum.\n5. Evaluasi Raperda, khususnya yang terkait dengan anggaran, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang dilakukan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.\n6. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah setelah evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.\n7. Penyebarluasan Peraturan Daerah kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan SKPD terkait.\n8. Penetapan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah, dengan batas waktu paling lama 6 bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.\n9. Peran serta masyarakat dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda melalui rapat dengar pendapat atau cara lain sesuai dengan Tata Tertib DPRD.\n10. Penganggaran biaya yang diperlukan dalam penyusunan Prolegda dan pembentukan Peraturan Daerah yang dibebankan pada APBD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TAKALAR REGENCY GOVERNMENT
TAKALAR REGENCY REGULATION
NUMBER 04 YEAR 2010
on
REGIONAL LEGISLATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TAKALAR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that Regional Regulations as part of the regional legislation process are Laws and Regulations in the national legal system that are formed by the Regional Government in the context of implementing regional autonomy, assistance tasks and accommodating special and genuine conditions and further elaboration of higher laws and regulations;
that Regional Legislation as a process of making the formation of Regional Regulations, is needed as a reference and guideline in the implementation of more effective regional government by the Regional Government together with the Regional People's Representative Council of Takalar Regency;
that based on the considerations as intended in letters a and letter b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a783ed7e-b50f-4f8a-920b-877964a5e281","actionData","errors"]