[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a778c687-5a33-4f59-950d-6d5de2996251","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2017","number","82","year","2017","published_date","2017-08-18","effective_date","2017-08-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 82, LN.2017/NO.187, LL PERATURAN.GO.ID: 8 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional melalui perjanjian perdagangan internasional.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Tim Perunding PPI) yang bertugas meningkatkan peran aktif Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional. Tim ini bertanggung jawab untuk merumuskan posisi runding dan strategi berdasarkan kepentingan nasional. Susunan keanggotaan Tim Perunding PPI terdiri dari berbagai menteri dan kepala lembaga terkait. Tim ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan Menteri Perdagangan sebagai ketua. Tim Perunding PPI dapat membentuk kelompok perunding dan mengangkat tim penasihat serta tenaga ahli sesuai kebutuhan.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","PERPRES No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/197435/perpres-no-24-tahun-2022","d95601e9-c0c1-4a67-aef9-e7dab647d0d4","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.187, 2017

ECONOMY. Trade. International. Agreement. Negotiation Team.

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 82 OF 2017
CONCERNING
INTERNATIONAL TRADE AGREEMENT NEGOTIATION TEAM

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a778c687-5a33-4f59-950d-6d5de2996251","actionData","errors"]