[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a774661b-bb85-4478-8ace-c102f60fbe9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2018","number","14","year","2018","published_date","2018-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, BD Tahun 2018 / No. 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA
ABSTRAK:	\n \n Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha pada sektor pariwisata yang terintegrasi secara elektronik dapat memberikan pelayanan yang cepat dan baik guna\r\nmeningkatkan iklim berinvestasi yang baik dan kondusif didaerah. Dan untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang optimal dan untuk mempermudah proses perizinan pada sektor pariwisata, perlu diselenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata. \n Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 Nomor 58; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata; Peraturan Menteri pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. \n Pertauran ini mengatur mengenai implementasi sistem perizinan yang dilakukan secara elektronik, yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan usaha di sektor pariwisata. Kemudian Menetapkan prosedur, persyaratan, dan tahapan untuk mendapatkan izin usaha di sektor pariwisata melalui sistem elektronik, termasuk dokumen yang diperlukan dan tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha dan mekanisme pendaftaran dan pengelolaan usaha pariwisata dalam sistem elektronik, termasuk pendaftaran awal, pembaruan izin, dan perizinan lainnya yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Serta ada ketentuan mengenai integrasi sistem perizinan elektronik dengan sistem lainnya yang relevan, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk memastikan sinkronisasi dan keterpaduan data, serta layanan dukungan bagi pelaku usaha dalam proses pengajuan dan pengelolaan izin secara elektronik, termasuk bantuan teknis, konsultasi, dan layanan informasi. Memuat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem perizinan elektronik, untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelaku usaha, dan adanya penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi dalam proses perizinan elektronik, termasuk sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018. \n Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Usaha\r\nHotel dan Penginapan; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha\r\nRekreasi Dan Hiburan Umum; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan Dan Jasa Boga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 19 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Hotel dan Penginapan (Lembar Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 5)\n2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum ( Lembar Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 6 Seri D)\n3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan Dan Jasa Boga dicabut dan (Lembar Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 7 Seri D)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor pariwisata dan menjadi sumber informasi perizinan berusaha di sektor tersebut. Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait usaha pariwisata, termasuk jenis perizinan berusaha (TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata), proses pendaftaran melalui sistem OSS, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB. Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh pelaku usaha setelah memenuhi standar usaha pariwisata dan melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

\n\n

Pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS setidaknya sekali setahun. Pemerintah daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha berupa pelayanan informasi, bantuan akses OSS, dan pembinaan untuk pemenuhan standar usaha pariwisata. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata, yang dapat didelegasikan kepada perangkat daerah terkait.

","transitional_provisions","1. Pelaku usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan daerah ini dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF NUNUKAN
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NUNUKAN REGENCY
NUMBER 14 OF 2018
CONCERNING
ELECTRONICALLY INTEGRATED\nBUSINESS LICENSING SERVICES IN THE TOURISM SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NUNUKAN

Considering:

that the implementation of business licensing services in the tourism sector that are integrated electronically can provide fast and good service to improve a good and conducive investment climate in the region;
that in order to improve optimal licensing services and to simplify the licensing process in the tourism sector, it is necessary to organize electronically integrated business licensing services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding electronically integrated business licensing services in the tourism sector;

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a774661b-bb85-4478-8ace-c102f60fbe9a","actionData","errors"]