[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7596f13-5b7d-47ff-a728-1d438affe86b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua","short_title","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-12-03","effective_date","2010-12-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","dc22fc90-992a-49a1-b744-7d0d1aa2ca69","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua)","short_name","Perdasus Papua","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan anggota majelis rakyat papua
2010
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 4, LD.2010/NO.4
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) TENTANG Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 perlu diatur mengenai pemilihan dan keanggotaan Majelis Rakyat Papua; \r\nb. bahwa wilayah Papua telah dimekarkan menjadi 2 (dua) Provinsi namun sebagian besar komponen masyarakat Papua tetap mempertahankan kesatuan kehidupan adat istiadat dan sosial budaya sehingga menghendaki dibentuk satu lembaga Majelis Rakyat Papua sebagai tempat berhimpun unsur-unsur adat, agama dan perempuan; \r\nc. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sosial masyarakat sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi tersebut; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua; \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. \n Otonomi khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah satu kebijakan bernilai strategis yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka peningkatan pelayanan umum, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua terutama orang asli Papua. Kebijakan bersifat khusus ini, sekaligus merupakan komitmen pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan antara Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi orang asli Papua dan masyarakat di Provinsi Papua untuk berkiprah dan berperanserta secara aktif sebagai subyek utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2010. \n - \n - \n 35 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Khusus ini mengatur tentang pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan karena Peraturan Daerah sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sosial masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas tentang tata cara pemilihan anggota MRP.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Keberadaan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua dan perwakilannya di Provinsi Papua Barat.
Keanggotaan MRP berjumlah 75 orang yang terdiri dari wakil unsur agama, adat, dan perempuan, dengan mekanisme pemilihan secara demokratis.
Persyaratan calon anggota MRP, termasuk kriteria orang asli Papua, usia, pendidikan, dan rekomendasi dari masyarakat atau lembaga terkait.
Hak memilih dan dipilih bagi anggota masyarakat adat, agama, dan perempuan dengan persyaratan tertentu.
Wilayah pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan perempuan dibagi menjadi 15 wilayah pemilihan yang meliputi wilayah kabupaten/kota, dengan kuota kursi yang berbeda-beda.
Pelaksana pemilihan terdiri dari PANPIL Kabupaten/Kota, KOMWILPIL Kabupaten/Kota, dan KOMWILPIL Provinsi, dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Panitia Pengawas bertugas mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
Tata cara pencalonan anggota MRP dari unsur adat, perempuan, dan agama, termasuk waktu dan persyaratan pendaftaran.
Tahapan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan perempuan dilakukan dalam dua tahap, sedangkan untuk wakil agama dilakukan dalam satu tahap.
Penetapan hasil pemilihan anggota MRP dilakukan oleh KOMWILPIL dan diajukan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggota MRP terpilih.
Anggota MRP terpilih dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri.
Penggantian antarwaktu anggota MRP dilakukan untuk mengisi kekosongan anggota MRP berdasarkan daftar urut calon tetap.
Pimpinan MRP bersifat kolektif yang mencerminkan unsur adat, agama, dan perempuan.
Peraturan Daerah Khusus ini berlaku secara mutatis mutandis di Provinsi Papua Barat.
Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.

","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PAPUA PROVINCIAL GOVERNMENT
PAPUA PROVINCIAL SPECIAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2010
CONCERNING
ELECTION OF MEMBERS OF THE PAPUA PEOPLE'S ASSEMBLY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF PAPUA,

\n\n \n \n

Considering:

that as a follow-up to the provisions of Article 19 paragraph (3) and Article
24 paragraph (2) of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy
for Papua Province as amended by
Law Number 35 of 2008, it is necessary to regulate the
election and membership of the Papua People's Assembly;
that the Papua region has been expanded into 2 (two) Provinces
but most of the Papuan community components remain
maintaining the unity of customary life and socio-culture
so that they want to form a Majelis Rakyat Papua institution
as a gathering place for elements of customs, religion and women;
that Papua Provincial Regulation Number 4 of 2005 concerning
Procedures for the Election of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7596f13-5b7d-47ff-a728-1d438affe86b","actionData","errors"]