Peraturan ini menetapkan kerangka kerja komprehensif mengenai pengawasan dan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam penegakan aturan lingkungan hidup, serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko.
Secara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan pengawasan yang terbagi antara Menteri/Kepala, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan. Pengawasan dilakukan melalui tahapan perencanaan (inventarisasi dan penyusunan rencana pengawasan) serta pelaksanaan (reguler dan insidental). PPLH (Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup) diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan ketaatan, termasuk pengambilan sampel dan penghentian pelanggaran tertentu.
Kebijakan ini juga mengatur mekanisme sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan, hingga pencabutan perizinan. Denda administratif ditetapkan berdasarkan nilai investasi atau tingkat pelanggaran, dan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, peraturan ini mengatur tata cara pengenaan sanksi, hak keberatan bagi pelaku usaha, serta pembinaan dan kode etik bagi PPLH untuk memastikan profesionalisme dalam penegakan hukum lingkungan.
on desktop.
