[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a729157d-de6a-48a2-8653-bb86acf419cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2003","number","6","year","2003","published_date","2003-06-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak hotel
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2003/No.13 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan tentang pajak hotel dan restoran merupakan kewenangan Daerah yang masing-masing berdiri sendiri; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas dan dalam rangka operasionalisasl pajak hotel dan restoran secara ebih terarah dan optimal, dlpandang\r\nperlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran, untuk kemudian masing-masing diadakan penyesualan dan pengaturan kembali dalam Peraturan Daerah tersendiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b dlatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang Pajak Hotel. Hal-hal yang diatur antara lain nama, obyek, subyek dan wajib pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan dan perhitungan pajak, masa pajak, tahun pajak dan saat pajak, surat pemberitahuan pajak daerah dan tata cara penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pemeriksaan, kadaluarsa, penyidikan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana bagi yang melanggar peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2003. \n Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2000 dicabut. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pajak hotel dan restoran secara terpisah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk operasionalisasi pajak hotel secara lebih terarah dan optimal.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak: Pajak dipungut atas pelayanan hotel. Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, termasuk fasilitas penginapan, pelayanan penunjang, dan jasa persewaan ruangan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%.
Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan dan Perhitungan Pajak: Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan dipungut di wilayah daerah. Pajak dapat dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Pajak: Masa pajak adalah 1 bulan takwin. Pajak terutang terjadi pada saat pelayanan di hotel.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penetapan Pajak: Wajib pajak wajib mengisi SPTPD dan menyampaikannya kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
Tata Cara Penagihan Pajak: Diatur mengenai surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan.
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi: Bupati dapat membetulkan, membatalkan, mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi.
Pemeriksaan: Pajak yang telah dibayar diperiksa setiap 3 bulan oleh Tim Pemeriksa.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
Kadaluwarsa: Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban pembayaran pajak atau melakukan pelanggaran lainnya.\n2. Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan atau denda.\n3. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menggunakan nota yang sah sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara atau denda.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 6 OF 2003
CONCERNING
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the regulation regarding hotel and restaurant taxes is the authority of the Region, each standing alone;
that based on the aforementioned letter a above and in order to operationalize hotel and restaurant taxes in a more directed and optimal manner, it is deemed necessary to review Regional Regulation of Klaten Regency Number 11 of 2000 concerning Hotel and Restaurant Taxes, and then each to be adjusted and re-regulated in a separate Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate in a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a729157d-de6a-48a2-8653-bb86acf419cb","actionData","errors"]