[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7264247-e6f4-4363-9d39-0c545921a933","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2019","number","17","year","2019","published_date","2019-05-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muara Enim","place_of_enactment","Muara Enim","theme","Asuransi Kematian Bagi Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

asuransi-kematian
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, L.D.2019/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Asuransi Kematian Bagi Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah wajib menyelenggarakan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan dalan bentuk asuransi kematian bagi masyarakat, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: PAsal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 UU No.28 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Asuransi Kematian Bagi Masyarakat dengan menetapkan batasan yang istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai penerima asuransi, mekanisme pelaksanaan, prosedur dan tata cara pengajuan klaim, pembinaan dan pengawasan, serta Evaluasi dan Pelaporan dalam pelaksanaannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Latar belakangnya adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, yang diwujudkan melalui pemberian asuransi kematian.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Asuransi Kematian diberikan kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim yang tidak memiliki asuransi kematian lain dan bukan merupakan ASN, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, atau pensiunannya yang telah mendapatkan santunan kematian dari APBN/APBD.
Penyelenggaraan Asuransi Kematian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi yang ditunjuk melalui mekanisme pengadaan barang/jasa.
Besaran uang pertanggungan Asuransi Kematian adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang, yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
Pengajuan klaim Asuransi Kematian dapat dilakukan oleh Ahli Waris dengan membawa persyaratan yang ditentukan, dengan batas waktu pengajuan klaim paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Penerima Asuransi meninggal dunia.
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Asuransi Kematian melalui Dinas Sosial, yang meliputi pendataan, pengajuan klaim, dan penyerahan uang pertanggungan.
Terdapat larangan bagi setiap orang yang melaksanakan penyelenggaraan Asuransi Kematian untuk memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai, melakukan penyalahgunaan wewenang, dan melakukan pemalsuan data.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUARA ENIM
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUARA ENIM REGENCY
NUMBER 17 OF 2019
CONCERNING
DEATH BENEFIT INSURANCE FOR THE PUBLIC

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUARA ENIM,

Considering:

that the government is obliged to organize social protection and social security for the public in order to realize social welfare;
that social protection and social security are organized in the form of providing death benefit insurance for the public;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Death Benefit Insurance for the Public;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Second Level Regions of Kotapraja in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7264247-e6f4-4363-9d39-0c545921a933","actionData","errors"]