[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a71697d9-bbee-48f6-89b1-76402ac113cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Binjai","place_of_enactment","Binjai","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA UMUM
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum\r\n
ABSTRAK:	\n \n Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun\r\n1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi \r\nDaerah perlu disesuaikan kembali, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. \n UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 9 Tahun 1975; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 10 Tahun 1986; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 53 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 37 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2006; Permenkominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; PB Mendagri, Menteri \r\nPU, Menkominfo dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PERM.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009; Permendag Nomor 50/M-Dag/PER/10/2009; Permendag Nomor 08/M-Dag/PER/3/2010; Kepmenhub Nomor KM 66 Tahun 1993; Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1999; Kepmenhub Nomor KM. 21 Tahun 2001; Kepmenhub Nomor KM. 35 Tahun 2003; Perda Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang golongan retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat \r\nretribusi terutang; tata cara pemungutan retribusi; sanksi administrasi; tata cara penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; pemanfaatan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; peninjauan tarif retribusi; pemeriksaan; insentif pemungutan; penyidikan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2011. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : \r\n1.Perda Kota Binjai Nomor 11 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; \r\n2.Perda Kota Binjai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; \r\n3.Perda Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengawasan Pengoperasian Becak Bermotor di Kota Binjai; \r\n4.Perda Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemungutan Uang Leges Dalam Daerah Kota Binjai; \r\n5.Perda Kota Binjai Nomor 26 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Limbah Cair Industri; \r\n6.Perda Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;\r\n7. Perda Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Upaya Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Binjai; \r\n8.Perda Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; \r\n9.Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyedotan Tinja; \r\n10.Perda Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; \r\n11.Perda Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar; \r\n12.Perda Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan \r\n13.Perda Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Binjai dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pembiayaan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 24 Hlm; Lampiran: 37 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;\n2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;\n3. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor di Kota Binjai;\n4. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemungutan Uang Leges Dalam Daerah Kota Binjai;\n5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Limbah Cair Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Limbah Cair Industri;\n6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;\n7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Upaya Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Binjai;\n8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;\n9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyedotan Tinja;\n10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;\n11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar;\n12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan\n13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Binjai dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pembiayaan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi jasa umum di Kota Binjai. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dan kebijakan retribusi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan kembali peraturan tentang retribusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis-jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, serta tata cara pemungutan retribusi.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2018","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102945/perda-kota-binjai-no-1-tahun-2018","a62c17a8-7c9d-4729-951a-7056fa6b3931","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BINJAI CITY
NUMBER 4 OF 2011
ABOUT
GENERAL SERVICE FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BINJAI,

Considering:

that regional fee is one of the sources of regional revenue that is important to finance the implementation of regional administration;
that the regional fee policy is implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation concerning Regional Retribution which has so far been guided by Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, needs to be readjusted;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a71697d9-bbee-48f6-89b1-76402ac113cb","actionData","errors"]