[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a70ebf39-aec8-431c-a1d8-afbedf6d119d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024","number","22","year","2024","published_date","2024-09-06","effective_date","2024-10-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keimigrasian - Pejabat Imigrasi - Perwakilan Republik Indonesia - Luar Negeri
2024
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 22, BN 2024 (624) : 10 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penempatan perwakilan keimigrasian dan pelaksanaan fungsi keimigrasian pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri maupun tempat lain di luar negeri, perlu mengatur mengenai pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri yang berasal dari unsur pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi. \n Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 6 Tahun 2011; PP Nomor 31 Tahun 2013; Keppres Nomor 108 Tahun 2003; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Keputusan Menlu Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004; Permen PANRB Nomor 62 tahun 2020; dan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023. \n Permenkumham ini mengatur mengenai Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pejabat Imigrasi di Perwakilan merupakan unsur pelaksana fungsi Keimigrasian dalam struktur organisasi Perwakilan yang meliputi: a. atase imigrasi; b. staf teknis imigrasi; c. pembantu atase imigrasi; dan d. pembantu staf teknis imigrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2024. \n Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi dan tugas Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan Pejabat Imigrasi di KDEI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. \n Lampiran file: 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penempatan perwakilan keimigrasian dan pelaksanaan fungsi keimigrasian pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri maupun tempat lain di luar negeri, serta untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan luar negeri.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan, fungsi, dan tugas Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan KDEI. Pejabat Imigrasi di Perwakilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan, sementara Pejabat Imigrasi di KDEI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KDEI. Fungsi mereka adalah melaksanakan pemberian pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tugas mereka meliputi penerbitan paspor, visa, pengawasan Keimigrasian, dan dukungan terhadap perlindungan WNI.
Masa jabatan dan penarikan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan dan pemberhentian Atase Imigrasi, Staf Teknis Imigrasi, Kepala Bidang Imigrasi, Pembantu Atase Imigrasi, Pembantu Staf Teknis Imigrasi, dan Analis Bidang Imigrasi diatur dengan persyaratan umum dan proses seleksi yang ditetapkan.
Pembinaan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
Pelaporan pelaksanaan fungsi dan tugas Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan KDEI dilakukan secara berkala dan insidental.
Pengembangan karier PNS terhadap Pejabat Imigrasi yang diberhentikan dilakukan dengan mutasi atau promosi.

","transitional_provisions","1. Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap menjalani penugasan sampai dengan masa penugasannya berakhir.\n2. Hasil seleksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan menjadi dasar pengusulan penugasan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI.\n3. Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI yang diangkat sebagai atase imigrasi, staf teknis imigrasi, dan/atau kepala bidang imigrasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya setelah melaksanakan penugasannya, Pejabat Imigrasi dimaksud dapat diangkat ke dalam jabatan yang setara dengan jabatan sebelum penugasannya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS BY IMMIGRATION OFFICIALS AT
REPRESENTATIONS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OR OTHER PLACES ABROAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide legal certainty regarding the placement of immigration representatives and the implementation of immigration functions at the representations of the Republic of Indonesia abroad and other places abroad, it is necessary to regulate the implementation of immigration functions by immigration officials at the representations of the Republic of Indonesia or other places abroad originating from elements of employees of the Directorate General of Immigration;
that the regulation regarding the implementation of immigration

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a70ebf39-aec8-431c-a1d8-afbedf6d119d","actionData","errors"]