[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7093c86-4e46-4926-bef4-cfb8ca44e60e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-04-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 12/2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahunn 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah\r\nyang mengatur tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu\r\ndisesuaikan. \n 1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 10 Tahun 2004; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004; 5. UU Nomor 38 Tahun 2004; 6. UU Nomor 22 Tahun 2009; 7. UU Nomor 25 Tahun 2009; 8. UU Nomor 28 Tahun 2009; 9. PP Nomor 28 Tahun 1972; 10. PP Nomor 43 Tahun 1993; 11. PP Nomor 58 Tahun 2005; 12. PP Nomor 79 Tahun 2005; 13. PP Nomor 34 Tahun 2006; 14. PP Nomor 38 Tahun 2007; 15. PP Nomor 69 Tahun 2010; 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahon 1993; 17. Perda Kab. Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 18. Perda Kab. Situbondo Nomor 3 Tahun 2008; 15. Perda Kab. Situbondo Nomor 13 Tahun 2008. \n 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. \r\n2. Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan\r\npelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2011. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 48 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Situbondo. Latar belakangnya adalah penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Penentuan tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\n- Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.\n- Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.\n- Golongan retribusi termasuk Retribusi Jasa Umum.\n- Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu pemanfaatan.\n- Prinsip penetapan tarif memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.\n- Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan berlaku untuk sekali parkir atau parkir berlangganan per tahun.\n- Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.\n- Masa retribusi adalah saat diberikan karcis, kecuali parkir berlangganan yang masa retribusinya satu tahun.\n- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditunjuk sebagai instansi pemungut retribusi.\n- Pemanfaatan penerimaan retribusi diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
PARKING RETRIBUTION ON ROADSIDE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SITUBONDO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation governing Parking Retribution on Roadsides needs to be adjusted; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Parking Retribution on Roadsides. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 19, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 9 and State News of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 41)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7093c86-4e46-4926-bef4-cfb8ca44e60e","actionData","errors"]