[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a706311f-caae-4898-911d-216b38e4590e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum","short_title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024","number","59","year","2024","published_date","2024-09-02","effective_date","2024-09-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d1f5b849-6777-405c-8319-84f1f0435a46","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Ombudsman Republik Indonesia","short_name","Peraturan Ombudsman RI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6fa64ff8-2d61-4fb8-bbc2-308bc8a51c11","Landasan Peraturan Perundangan","tags",[],"location","Ombudsman Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pembentukan Produk Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Pembentukan - Produk Hukum
2024
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 59, BN 2024 (529); 1 hlm
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia TENTANG Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi danmenciptakan keseragaman dalam pembentukan\r\nproduk hukum di lingkungan Ombudsman, perlu diatur tata cara pembentukan produk hukum di\r\nlingkungan Ombudsman yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang\r\nmengikat semua unit yang berwenang membentuk produk hukum; \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 37 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2011; Perpres Nomor 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017; Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 \n PEraturan ini mengatur mengenai jenis produk hukum dan materi muatannya. Jenis Produk Hukum terdiri atas:\r\na. Produk Hukum yang merupakan Peraturan \r\nPerundang-undangan; dan\r\nb. Produk Hukum lainnya yang hanya berlaku di \r\ninternal Ombudsman; autentifikasi, pendokumentasian, dan penyebarluasan, dan partisipasi masyararakat pada tahapan pembentukan Peraturan Ombudsman \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024. \n 19 hlm; hlm 1 sd 18 batang tubuh, hlm 19 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Ombudsman ini mengatur tata cara pembentukan produk hukum di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan produk hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan pembentukan produk hukum dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua unit yang berwenang.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis-jenis Produk Hukum, yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan (berupa Peraturan Ombudsman) dan Produk Hukum internal (berupa Peraturan Ketua Ombudsman dan Peraturan Sekretaris Jenderal). Pembentukan Produk Hukum harus berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik dan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi Peraturan Ombudsman berisi materi melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, mengatur ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan dengan derajat yang sama yang bersifat pedoman umum, dan/atau melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman. Materi Peraturan Ketua Ombudsman berisi materi melaksanakan Peraturan Ombudsman dan/atau Kebijakan teknis di lingkungan Ombudsman. Materi Peraturan Sekretaris Jenderal berisi materi melaksanakan dukungan administratif di lingkungan Ombudsman.

Proses pembentukan Peraturan Ombudsman meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan. Sementara itu, pembentukan Peraturan Ketua Ombudsman dan Peraturan Sekretaris Jenderal meliputi tahapan penyusunan dan penetapan. Peraturan ini juga mengatur mengenai perencanaan penyusunan peraturan, penyusunan rancangan, pembahasan, harmonisasi, penetapan, autentifikasi, pendokumentasian, penyebarluasan, pemantauan, evaluasi, partisipasi masyarakat, dan pendanaan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 59 OF 2024
on
PROCEDURES FOR THE FORMATION OF LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE CHAIRMAN OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve administrative order and create uniformity in the formation of legal products within the Ombudsman, it is necessary to regulate the procedures for the formation of legal products within the Ombudsman which are implemented in a certain, standard, and binding manner and method for all units authorized to form legal products;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate an Ombudsman Regulation on Procedures for the Formation of Legal Products;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a706311f-caae-4898-911d-216b38e4590e","actionData","errors"]