[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a705281a-4eb8-4849-a487-a53c61783dbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel Dan Penginapan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 10 Tahun 2007","number","10","year","2007","published_date","2007-05-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Retribusi Izin Usaha Hotel Dan Penginapan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - hotel - penginapan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2007/ NO. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Hotel Dan Penginapan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pemberian izin usaha hotel dan penginapan merupakan pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian danpengawasan terhadap usaha hotel dan penginapan. Bahwa pemberian jasa berupa izin usaha hotel dan penginapan perlu dipungut retribusinya guna menunjang pendapatan asli daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Hotel dan penginapan. \n Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2003. \n Ketentuan Umum,. Ruang lingkup,. bentuk usaha,. Pengaturan usaha,. Perizinan,. Tata Cara dan syarat-syarat permohonan izin usaha,. Kewajiban,. Ketentuan-ketentuan pemungutan retribusi,. Pembatalan Izin, Pencabutan izin,. Ketentuan pidana,. Penyidikan,. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian,. Ketentuan lain-lain,. Ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 10 Tahun 2007 mengatur tentang retribusi izin usaha hotel dan penginapan. Latar belakangnya adalah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha hotel dan penginapan, serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait usaha hotel dan penginapan, termasuk penggolongan hotel (hotel bintang dan hotel melati), persyaratan usaha, perizinan, kewajiban pengusaha, dan ketentuan retribusi. Bentuk usaha hotel dan penginapan remaja dapat berupa badan usaha maupun perseorangan, sedangkan pondok wisata merupakan usaha perseorangan. Setiap pengusaha hotel dan pondok wisata wajib memiliki izin usaha dari Walikota. Pimpinan hotel, penginapan remaja, dan pondok wisata memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tamu, mencegah kegiatan ilegal, mencatat barang-barang milik tamu, dan menjamin pemenuhan kewajiban atas pungutan negara dan daerah. Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan jumlah kamar yang akan dibangun.","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BAU-BAU CITY
NUMBER 10 OF 2007
ON
RETRIBUTION OF HOTEL AND LODGING BUSINESS PERMIT

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAU-BAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that the granting of hotel and lodging business permits is a regulation in the context of guidance, control and supervision of hotel and lodging businesses;
that the provision of services in the form of hotel and lodging business permits needs to be subject to retribution in order to support original local revenue;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Retribution of Hotel and lodging Business Permits.

In view of :

Law Number 9 of 1990 concerning \nTourism (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1990 Number 78, Supplement to the State Gazette Number 3427);
L

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a705281a-4eb8-4849-a487-a53c61783dbe","actionData","errors"]