[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6f6fa12-9c20-4a9d-a6f2-14579ae3471f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-04-05","effective_date","2017-04-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN. 2017/No. 73, TLN No. 6041, LL SETNEG : 56HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri. Pembinaan meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian, keuangan, pembangunan, pelayanan publik, kerja sama, kebijakan daerah, dan kepala daerah serta DPRD. Pengawasan dilakukan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mencantumkan program pembinaan dan pengawasan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing.

","transitional_provisions","1. Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat Daerah provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.","sanctions","1. Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijatuhi sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, tidak dibayarkan hak keuangan, penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah, pengambilalihan kewenangan perizinan, penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil, mengikuti program pembinaan khusus, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49873/pp-no-79-tahun-2005","069d0842-8671-4f0a-a50e-0e46dcbd5371","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2017
CONCERNING
GUIDANCE AND SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 353 in order to provide legal certainty regarding the procedures for imposing administrative sanctions in the implementation of Regional Government and to implement the provisions of Article 383 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Government Regulation on Guidance and Supervision of the Implementation of Regional Government;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6f6fa12-9c20-4a9d-a6f2-14579ae3471f","actionData","errors"]