[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6f5dd43-cd35-41b6-a094-a27cddfaa04b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2009 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2009","number","06","year","2009","published_date","2009-06-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2009/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan\r\nperekonomian daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah\r\nyang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya\r\nmenambah dan menghasilkan sumber pendapatan daerah melalui\r\npartisipasi masyarakat dengan penerimaan sumbangan dari pihak\r\nketiga;\r\nb. Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan\r\nSumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, setiap daerah dapat\r\nmenerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga;\r\nc. Bahwa Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang\r\ntelah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09\r\nTahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada\r\nDaerah, namun demikian Peraturan Daerah tersebut saat ini tidak\r\nsesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah,\r\nsehingga dipandang perlu utuk diganti;\r\nd. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,\r\nhuruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822;\r\n2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4389);\r\n3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);\r\n4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintsh Pusat dan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4578);\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun\r\n2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang\r\nPenerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nPENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA\r\nBAB III\r\nKETENTUAN PELAKSANAAN\r\nBAB IV\r\nKETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB V\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2009. \n NOMOR 06 TAHUN 2009 \n 4 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah Kabupaten Takalar. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah melalui partisipasi masyarakat dengan penerimaan sumbangan, mengingat Peraturan Daerah sebelumnya sudah tidak sesuai dengan tuntutan otonomi daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa hadiah, donasi, atau sumbangan serupa yang diberikan secara ikhlas dan tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dinas Pengelola Keuangan Daerah dibantu instansi terkait menyelenggarakan penerimaan sumbangan.
Semua hasil penerimaan sumbangan dalam bentuk uang disetor ke kas daerah dan dicantumkan dalam APBD, serta dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.
Sumbangan berupa barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kekayaan daerah dan dikelola sebagai milik daerah.

Peraturan ini juga mengatur bahwa pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada negara maupun daerah, seperti pembayaran pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAKALAR
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2009
ON
RECEIPT OF DONATIONS FROM THIRD PARTIES
TO THE REGION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAKALAR,

\n\n \n \n

Considering :

That in order to improve the growth and development of the regional economy in order to implement real and responsible regional autonomy, efforts are needed to increase and generate sources of regional income through community participation with the receipt of donations from third parties;
That according to the provisions in Article 2 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 8 of 1978 concerning the Receipt of Donations from Third Parties to the Region, each region can receive a donation from a third party;
That the Receipt of Donations from Third Parties to the Region which has been regulated in the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6f5dd43-cd35-41b6-a094-a27cddfaa04b","actionData","errors"]