[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6f34524-fc57-4c36-a44b-2fdd0f11045a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2003","number","10","year","2003","published_date","2003-12-09","effective_date","2003-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENDARATAN DAN PELELANGAN IKAN
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2003/NO.10, TLD No.10, LL KAB. BENGKAYANG: 8 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tempat Pelelangan Ikan sebagai salah satu tempat pelayanan yang dapat dijadikan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003; \n BAB I Ketentuan Umum; BAB II Obyek Dan Subyek Retribusi; BAB III Golongan Retribusi; BAB IV Penanggung Jawab Dan Wewenang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan; BAB V Tempat Pelelangan Ikan; BAB VI Pungutan Retribusi; BAB VII Ketentuan Penyidikan; BAB VIII Ketentuan Pidana; BAB IX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2003. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pendaratan dan Pelelangan Ikan di Kabupaten Bengkayang. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menjadikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur hal-hal berikut:

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas TPI oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola swasta atau PD Pasar.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan fasilitas TPI.
Retribusi TPI digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan dan berwenang menyediakan TPI beserta perlengkapannya, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pelelangan.
Koperasi dapat ditunjuk sebagai penyelenggara pelelangan ikan dengan memenuhi persyaratan tertentu dan mendapat izin dari Bupati. Jika tidak ada koperasi yang memenuhi syarat, Dinas Perikanan dan Kelautan dapat ditunjuk.
Ikan hasil tangkapan harus dijual melalui lelang di TPI, kecuali untuk keperluan keluarga nelayan, olah raga, penelitian, atau ekspor dan pola kemitraan dengan persetujuan Bupati.
Pemerintah Daerah menyediakan TPI dengan perlengkapannya, yang dibebankan pada APBD dan APBN.
Pungutan retribusi sebesar 5% dari hasil jual ikan dikenakan atas pemakaian TPI.
Penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah setelah dipotong biaya lelang sebesar 30%, yang dialokasikan untuk dana sosial, operasional, asuransi, dan tabungan nelayan.
Ikan yang diekspor atau hasil tangkapan pola kemitraan dikenakan retribusi 5% dari pedoman harga ikan yang dikeluarkan oleh Bupati, tanpa biaya lelang.
Biaya pembinaan, operasional, pemeliharaan, dan pengawasan terpadu sebesar 10% dari nilai pungutan retribusi harus mendapat persetujuan Bupati.
Tidak ada uang perangsang bagi instansi pemungut retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Hukum Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER: 10 YEAR 2003
CONCERNING
FISHERIES LANDING AND AUCTION RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BENGKAYANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Fish Auction Place as one of the service places that can be used as a Source of Original Regional Income;
that in order to implement the Retribution collection referred to in letter (a) above, it is necessary to stipulate the Fisheries Landing Auction Retribution with a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9; Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6f34524-fc57-4c36-a44b-2fdd0f11045a","actionData","errors"]