[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6de27de-244f-4434-925e-aca20d03e324","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak/Rakyat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2006","number","2","year","2006","published_date","2006-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Retribusi Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak/Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kayu
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2006 /No. 2 , LL 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak/Rakyat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan peninjauan kembali serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan dan peredaran kayu yang tumbuh di atas tanah milik dan untuk memberi kepastian hukum serta untuk meningkatkan PAD, maka perlu mengatur tata cara pemberian izin dan penetapan retribusi tersebut \n UU No. 29 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 34 Tahun 2002; PP No. 45 Tahun 2004; Permendagri No. 3 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permenhut No. P.26/Menhut-II/2005; Kepmendagri dan Otoda No. 50 Tahun 2000; Kepmendagri No. 41 Tahun 2001; Kepmen LH No. 17 Tahun 2003; Kepmenhut No. 126/Kpts-II/2003; Kepmenhut No. SK.382/Menhut-II/2004; Perda Kabupaten Muna No. 20 Tahun 2000 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, Tujuan dan Lokasi, Tata Cara Permohonan; Kewajiban dan Hak Pemegang Izin PKR; Nama Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Surat Pendaftaran; Ketentuan Retribusi; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran; Pengendalian dan Pengawasan; Larangan-Larangan; Hapusnya Izin Retribusi PKR; Sanksi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2006. \n Perda Kabupaten Muna No. 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemungutan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) dinyatakan tidak berlaku lagi \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemungutan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pemanfaatan kayu pada hutan hak/rakyat di Kabupaten Muna. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan perlunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuannya adalah untuk mengatur tata cara pemberian izin pemanfaatan kayu pada hutan hak/rakyat, baik hasil budidaya maupun bukan budidaya, dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Definisi**: Memberikan definisi istilah-istilah penting seperti Hutan Hak/Rakyat, Retribusi IPKR, dan SKSHH.\n2. **Asas dan Tujuan**: Pemanfaatan kayu dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.\n3. **Tata Cara Permohonan**: Mengatur proses pengajuan permohonan izin oleh perorangan, kelompok, atau badan hukum yang memiliki hutan milik, termasuk persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.\n4. **Penetapan Retribusi**: Menetapkan besaran retribusi berdasarkan volume kayu dan jenisnya (hasil budidaya atau bukan budidaya), serta jangka waktu izin.\n5. **Dokumen Angkutan**: Menentukan dokumen yang digunakan untuk pengangkutan kayu, yaitu SKSHH, dan DKA untuk pengangkutan dari hutan milik ke TPn.\n6. **Kewajiban dan Hak Pemegang Izin**: Pemegang izin wajib membayar retribusi dan berhak mendapatkan pelayanan atas legalitas dan peredaran kayu.\n7. **Objek dan Subjek Retribusi**: Objek retribusi adalah pemberian izin pemanfaatan kayu, dan subjeknya adalah pihak yang memperoleh izin.\n8. **Struktur dan Tarif Retribusi**: Menetapkan struktur tarif berdasarkan satuan meter kubik dan membedakan tarif antara kayu hasil budidaya dan bukan budidaya.\n9. **Larangan**: Melarang penebangan pohon di sekitar mata air, sungai, dan pantai, serta pohon yang dilindungi. Juga melarang pemindahtanganan izin dan pemanfaatan kayu tanpa izin.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pemegang izin PKR dapat diberi sanksi berupa:\n1. Penghentian pelayanan administrasi.\n2. Pencabutan Izin PKRnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MUNA REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2006
CONCERNING
LOCAL FEE FOR UTILIZATION OF WOOD IN PRIVATE/COMMUNITY FOREST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUNA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Regulation Number 04 of 2002 is no longer in accordance with current developments, so it is deemed necessary to conduct a review;
that in the context of supervision and control over the collection and distribution of wood that grows on private land and to provide legal certainty and to increase Regional Original Income, it is deemed necessary to regulate the procedures for granting permits and determining fees;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation of Muna Regency concerning the Local Fee for Utilization of Wood in Private/Community Forest.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6de27de-244f-4434-925e-aca20d03e324","actionData","errors"]