[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6dde806-88a9-4714-9756-72e8d738fd69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2012","number","12","year","2012","published_date","2012-01-31","effective_date","2012-02-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Alokasi Dana Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

alokasi-dana-desa
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;\r\nb. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa perlu partisipasi masyarakat guna mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan di desa;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dialokasikan dana bantuan kepada Desa;\r\nd. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan di desa dan tertib pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur kembali tentang pengelolaan alokasi dana desa sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan perlu disesuaikan;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Alokasi Dana Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, \n Peraturan ini mengatur tentang dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Purbalingga. ADD bertujuan untuk membantu membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan perencanaan pembangunan desa, meningkatkan infrastruktur perdesaan, meningkatkan nilai keagamaan dan sosial budaya, meningkatkan ketentraman dan ketertiban, meningkatkan pelayanan masyarakat, mendorong keswadayaan dan gotong royong, meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa, meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kemampuan aparatur desa, meningkatkan daya saing produk desa, dan meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan ekonomi.

ADD bersumber dari APBD yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah, minimal 10% setelah dikurangi belanja pegawai. Pengelolaan ADD berasaskan merata dan adil, dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, hemat, terarah, dan terkendali. Penggunaannya dialokasikan 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, dan 70% untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan melalui mekanisme belanja bantuan keuangan. Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban membina pelaksanaan pengelolaan ADD.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 12 OF 2012
on
VILLAGE FUND ALLOCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the administration of government and the implementation of development in the village are intended to improve the standard of living and welfare of the community through the establishment of policies, programs and activities that are in accordance with the priority needs of the community;
that in the administration of government and the implementation of development in the village, community participation is needed to realize the active role of the community so that the community always owns and participates in being responsible for the development of life within the village;
that to implement the provisions of Article 212 paragraph (3) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government, and Article 68

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6dde806-88a9-4714-9756-72e8d738fd69","actionData","errors"]