[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6d71be5-e159-485a-88f3-10a34f740f6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2024 tentang PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO SERTA PELINDUNGAN PRODUK LOKAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-06-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buleleng","place_of_enactment","Buleleng","theme","PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO SERTA PELINDUNGAN PRODUK LOKAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN-DAN-PENGEMBANGAN-USAHA-MIKRO -sERTA-PELINDUNGAN-PRODUK-LOKAL
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO SERTA PELINDUNGAN PRODUK LOKAL \r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa usaha mikro merupakan pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka peningkatan pendapatan\r\nmasyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan;\r\nb. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta memberikan pelindungan produk lokal agar keberadaannya tetap\r\n terjaga dan berdaya saing, diperlukan peran pemerintah daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan Lampiran huruf Q angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu pengaturan yang komprehensif terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta pelindungan produk lokal di daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta Pelindungan Produk Lokal;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2023\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\nPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 \n Ketentuan Umum,Pemberdayaan usaha mikro,Pengembangan usaha mikro,perlindungan produk lokal,\r\nPenyediaan pembiayaan bagi usaha mikro,penyelenggaraan inkubasi,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal\r\ndiundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024. \n - \n - \n 45 Halaman dan penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta Pelindungan Produk Lokal bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro, serta melindungi Produk Lokal guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. \n\nKebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk:\n\n1. *Pemberdayaan Usaha Mikro*:\n * Kriteria Usaha Mikro didasarkan pada modal usaha (maksimal Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan (maksimal Rp2.000.000.000,00).\n * Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan pembinaan dan fasilitasi pendaftaran oleh Pemerintah Daerah.\n * Penyediaan informasi perizinan dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin.\n2. *Pengembangan Usaha Mikro*:\n * Pendataan, identifikasi potensi dan masalah, penyusunan program pembinaan, dan pemantauan pelaksanaan program.\n * Pendekatan pengembangan melalui koperasi, sentra, klaster, dan kelompok, serta pusat layanan usaha terpadu.\n * Pengelolaan terpadu Usaha Mikro melalui pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran.\n * Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan jaminan kredit program.\n * Pengutamaan penggunaan produk Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah (minimal 40% dari anggaran belanja barang/jasa).\n * Fasilitasi pelatihan dan pendampingan sistem aplikasi laporan keuangan.\n * Kewajiban kerjasama dengan Usaha Mikro dalam pemeliharaan terminal.\n3. *Pelindungan Usaha Mikro*:\n * Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum gratis.\n * Upaya pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat.\n * Pelindungan dan pengamanan daya saing produk di pasar domestik.\n * Penyediaan basis data dan tempat promosi (minimal 30% dari total tempat promosi) di infrastruktur publik.\n4. *Pelindungan Produk Lokal*:\n * Penggunaan identitas Produk Lokal.\n * Pendorong penggunaan bahan baku lokal berkualitas.\n * Bentuk pelindungan berupa kemudahan penanaman modal, fasilitas perizinan, pembinaan, ketersediaan bahan baku, keterlibatan tenaga kerja lokal, pendampingan HKI dan sertifikasi, pemasaran, serta sarana dan prasarana kerja.\n5. *Koordinasi dan Pengendalian*:\n * Koordinasi oleh Bupati dalam pemberdayaan Usaha Mikro.\n * Peran serta aktif Dunia Usaha dan masyarakat.\n * Pengecualian ketentuan upah minimum kabupaten bagi Usaha Mikro.\n6. *Kemitraan*:\n * Fasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha lainnya.\n * Insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan.\n * Pola kemitraan meliputi inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk kemitraan lain.\n7. *Insentif dan Bantuan*:\n * Insentif berupa pengurangan/keringanan pajak dan retribusi Daerah.\n * Bantuan modal, riset, pengembangan, dan pelatihan vokasi.\n8. *Penyediaan Pembiayaan*:\n * Pembiayaan murah dan mudah melalui subsidi, penjaminan, atau pembiayaan lainnya.\n * Hibah dan/atau bantuan modal bagi Usaha Mikro pemula.\n9. *Penyelenggaraan Inkubasi*:\n * Bertujuan menciptakan usaha baru, mengembangkan kualitas Usaha Mikro, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia.\n * Dilakukan oleh lembaga inkubator dengan layanan dalam aspek produksi, pemasaran, SDM, pembiayaan, dan teknologi.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pelaku Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan/atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a sampai huruf d dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BULELENG
PROVINCE OF BALI

REGIONAL REGULATION OF BULELENG REGENCY
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT OF MICRO ENTERPRISES AND
PROTECTION OF LOCAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULELENG,

Considering:

that micro enterprises are drivers of the regional economy that are able to expand employment in order to increase people's income to realize people's welfare and justice;
that in the context of empowering and developing micro enterprises, and providing protection for local products so that their existence is maintained and competitive, the role of the regional government is needed;
that based on Attachment letter Q number 7 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, comprehensive

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6d71be5-e159-485a-88f3-10a34f740f6a","actionData","errors"]