[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6d5706c-5c71-47fa-93ff-b2b35ee6cae1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":95,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen","short_title","Peraturan Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Negara Nomor 9","number","9","year","2022","published_date","2022-08-12","effective_date","2022-08-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f2f9295a-034e-4a54-8b92-3c6b07641ec1","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Intelijen Negara","short_name","Peraturan BIN","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Intelijen Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Badan Intelijen Negara NO. 9, BN.2022/No. 786, peraturan.go.id : 4 hlm.
Peraturan Badan Intelijen Negara TENTANG Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Intelijen Negara ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Intelijen Negara ini menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen. Pedoman ini ditujukan bagi Pejabat yang Berwenang di BIN dalam menyusun kebutuhan jabatan tersebut, berdasarkan beban kerja dengan indikator jenis bidang kegiatan/operasi intelijen, kompleksitas perkembangan peralatan intelijen, serta kompleksitas sistem dan metodologi intelijen.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

Ketentuan Substansial:

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen merupakan pedoman bagi Pejabat yang Berwenang dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen di BIN.
Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:

jenis bidang kegiatan dan/atau operasi intelijen;
kompleksitas perkembangan peralatan intelijen; dan
kompleksitas sistem dan metodologi intelijen

Pengembang Sistem Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen pada BIN.
Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:

Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda;
Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

BIN. Guidelines for Calculating the Need for
Intelligence System Developer Functional Positions.

REGULATION OF THE STATE INTELLIGENCE AGENCY
NUMBER 9 OF 2022
ABOUT

GUIDELINES FOR CALCULATING THE NEED FOR FUNCTIONAL POSITIONS
INTELLIGENCE SYSTEM DEVELOPER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE STATE INTELLIGENCE AGENCY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 43 paragraph (2)
of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and
Bureaucratic Reform Number 13 of 2020 concerning Positions
Intelligence System Developer Functional, it is necessary to stipulate
a Regulation of the State Intelligence Agency regarding Guidelines
Calculation of the Need for Intelligence System Developer Functional Positions;

In view of:

Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence
(State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6d5706c-5c71-47fa-93ff-b2b35ee6cae1","actionData","errors"]