[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6cfeed8-9dcc-4314-8da2-69131e84493b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-04-27","effective_date","2013-04-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bombana","place_of_enactment","Rumbia","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan pasar
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2013/ NO. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar sebagai bagian dari Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Retribusi Pelayanan Pasar. \r\n \n Dasar hukum: UU No. 8 Tahun; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Keputusan Menkeh M.04-PW 07.03 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bombana No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bombana No. 17 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nRetribusi Pelayanan Pasar, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Obyek, dan Subjek Retribusi;\r\n3.\tGolongan Retribusi;\r\n4.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n5.\tPrinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi;\r\n6.\tStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n7.\tWilayah Pemungutan;\r\n8.\tMasa Retribusi;\r\n9.\tTata Cara Pemungutan;\r\n10.\tTata Cara Pembayaran;\r\n11.\tTata Cara Penagihan;\r\n12.\tSanksi Administrasi;\r\n13.\tKeberatan;\r\n14.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n15.\tPengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;\r\n16.\tKadaluwarsa Penagihan;\r\n17.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\n18.\tInsentif Pemungutan;\r\n19.\tKewenangan Pengelolaan Retribusi;\r\n20.\tPemanfaatan;\r\n21.\tPenyidikan;\r\n22.\tKetentuan Pidana;\r\n23.\tKetentuan Peralihan;\r\n24.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2013. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Bombana. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan penetapan Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pelayanan Pasar dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tersebut, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
Golongan Retribusi: Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, klasifikasi, golongan, luas, lokasi, dan jenis pasar yang digunakan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas (halaman/pelataran, los, dan/atau kios), luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian. Rincian tarif tercantum dalam pasal 8 ayat (2).
Wilayah Pemungutan: Dipungut di lokasi objek retribusi pelayanan pasar dalam wilayah Kabupaten Bombana.
Masa Retribusi: Jangka waktu 1 (satu) bulan, 1 (satu) hari, atau jangka waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan pasar.
Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan).
Tata Cara Pembayaran: Retribusi harus dilunasi sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Penagihan: Didahului dengan surat teguran jika retribusi terutang tidak dibayar.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan alasan yang jelas dan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
Insentif Pemungutan: Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Kewenangan Pengelola Retribusi: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal bersama Dinas Pendapatan Kabupaten Bombana ditetapkan sebagai pengelola retribusi pelayanan pasar.
Pemanfaatan: Penerimaan retribusi pelayanan pasar diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Izin menempati pasar masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n3. Retribusi pasar yang terutang atau kurang bayar masih tetap dilakukan penagihan, pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak bayar atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Kab. Bombana No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/303958/perda-kab-bombana-no-6-tahun-2023","306f4b73-38d7-4d7f-ab4e-a9e57b1faf63","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOMBANA

REGIONAL REGULATION OF BOMBANA REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2013
ABOUT
LOCAL FEE FOR MARKET SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOMBANA,

Considering:

that based on the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Local Fee for Market Services as part of the Regional Retribution is determined by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Bombana Regency concerning the Local Fee for Market Services.

In View of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209);
Law Number 29 of 2003 concerning the Establishment of Bombana Regency, Wakatobi Regency and North Kolaka Regency in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6cfeed8-9dcc-4314-8da2-69131e84493b","actionData","errors"]