[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6cf7c53-1b00-4403-a235-d9ff900d8435","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2015","number","14","year","2015","published_date","2015-10-08","effective_date","2015-10-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"64f7f366-fc1e-4ae9-b663-3bdefcd7b9e9","Pencegahan Gratifikasi","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 14, BN 2015 (1626); 45 hlm
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif TENTANG Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pariwisata. Latar belakangnya adalah interaksi Kementerian dengan berbagai pihak yang seringkali melibatkan pemberian gratifikasi, yang menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban.

Ketentuan substansial mencakup:

Prinsip dasar pengendalian gratifikasi: penolakan, penerimaan terbatas, larangan pemberian, pelaporan gratifikasi.
Klasifikasi gratifikasi: gratifikasi yang dianggap suap (wajib ditolak dan dilaporkan), gratifikasi dalam kedinasan (dapat diterima dan wajib dilaporkan), dan gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak berhubungan dengan kedinasan (tidak perlu dilaporkan).
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kementerian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas-tugas spesifik seperti diseminasi kebijakan, penerimaan dan pemilahan laporan gratifikasi, evaluasi efektivitas kebijakan, dan tindak lanjut laporan.
Mekanisme pelaporan gratifikasi: kewajiban melaporkan penolakan, penerimaan, atau pemberian gratifikasi dalam 14 hari kerja melalui sistem online atau formulir hardcopy.
Prosedur tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi: pemilahan laporan oleh UPG untuk menentukan apakah ditindaklanjuti oleh UPG atau KPK, proses verifikasi, analisis, dan penentuan status benda gratifikasi.

Peraturan ini juga mengatur sosialisasi dan monitoring pedoman pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai, mitra kerja, dan pihak ketiga.

","transitional_provisions","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permenpar No. 3 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284483/permenpar-no-3-tahun-2024","63b413d1-116d-4e20-9613-20365a134a05","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1626, 2015 MINISTRY OF TOURISM. Control. Gratification. Guidelines.

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2015
CONCERNING
GUIDELINES FOR GRATIFICATION CONTROL
WITHIN THE MINISTRY OF TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to prevent criminal acts of corruption through gratification within the Ministry of Tourism, it is necessary to control the acceptance of gratification within the Ministry of Tourism;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Tourism concerning Guidelines for Gratification Control within the Ministry of Tourism;

In view of:

Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6cf7c53-1b00-4403-a235-d9ff900d8435","actionData","errors"]