[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6ce5b15-7a9e-4d25-a71b-1a99f6e4e289","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2005","number","5","year","2005","published_date","2005-06-29","effective_date","2005-06-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai","place_of_enactment","Ruteng","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

trayek-izin-retribusi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2005/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditentukan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Trayek dan Izin Operasi, maka perlu dicabut karena Izin Operasi merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi dan Izin Trayek khusus untuk kendaraan roda dua bukan merupakan transportase angkutan umum; bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Retribusi Izin Trayek \n Dasar hukum Peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Kab. Manggarai No. 37 Tahun 2000 \n Peraturan tersebut berisi tenang I. Ketentuan Umum; II. Ketentuan Izin Trayek dan Izin Insidentil; III. Nama, Subyek, Obyek dan Golongan Retribusi; IV. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; V. Prinsip dan Sararan dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; VI. Wilayah Pungutan, Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang; VII. Tata Cara Pengumutan; VIII. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; IX. Sanksi Administrasi; X. Keberatan; XI. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; XII. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; XIII. Kadaluwarsa Penagihan; XIV. Ketentuan Pidana; XV. Penyidikan; XVI. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2005. \n 27 halaman; 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Manggarai. Latar belakangnya adalah penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pembatalan Peraturan Daerah sebelumnya oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk menata pola angkutan jalan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan, serta meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Izin Trayek.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Pemberian izin trayek dan izin insidentil oleh Kepala Daerah atau Dinas Perhubungan.\n- Pengawasan izin trayek melalui Kartu Pengawasan.\n- Penentuan subjek retribusi (orang pribadi dan badan hukum pemilik kendaraan bermotor) dan objek retribusi (pelayanan izin trayek dan izin insidentil).\n- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan survei muatan dan jenis/kapasitas tempat duduk.\n- Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada keuntungan yang layak untuk menutup biaya penyelenggaraan izin.\n- Besaran retribusi izin trayek bervariasi berdasarkan kapasitas tempat duduk, dan retribusi izin insidentil ditetapkan per unit kendaraan.\n- Tata cara pemungutan retribusi melalui pengisian Surat Penetapan Standar Obyek Retribusi Daerah (SPdORD) dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).\n- Tata cara pembayaran dan penagihan retribusi, termasuk sanksi administrasi berupa bunga jika terlambat membayar.\n- Pengaturan mengenai keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MANGGARAI REGENCY
YEAR: 2005
NUMBER : 5
SERIES: C
NUMBER:3
REGIONAL SECRETARIAT
MANGGARA REGENCY
(LEGAL SECTION)

REGIONAL GAZETTE OF MANGGARAI REGENCY
YEAR 2005
NUMBER 5 SERIES C NUMBER 3

REGIONAL REGULATION OF MANGGARAI REGENCY
NUMBER: 5 YEAR 2005
CONCERNING
ROUTE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MANGGARAI,

Considering:

that with the stipulation of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 9 of 2004 concerning the Revocation of the Regional Regulation of Manggarai Regency Number 7 of 2002 concerning Route Permits and Operation Permits, it is necessary to revoke it because the Operation Permit is the authority of the Provincial Government and the Route Permit specifically for two-wheeled vehicles is not public transport transportase;
that in connection with this, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Manggarai Regency concerning Route Permit Retribution.

Consider

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6ce5b15-7a9e-4d25-a71b-1a99f6e4e289","actionData","errors"]