[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6ca199f-3611-4fba-85f6-d3ea52036aa3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-10-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BENDA CAGAR BUDAYA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA \r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh merupakan bagian dari kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia yang memiliki peran penting bagi pemahaman, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;\r\nBahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Pasal 32 ayat (1) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016. \n Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Benda Cagar Budaya, meliputi; Asas, Tujuan dan Lingkup; Kriteria Cagar Budaya; Pemilikan dan Penguasaan; Penemuan dan Pencairan; Register Cagar Budaya; Pelestarian; Tugas dan Wewenang Perda; Pendanaan; Pengawasan dan Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017. \n 50 hlm.; Penjelasan 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan cagar budaya sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat, meningkatkan harkat dan martabat daerah, memperkuat karakter daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempertahankan kearifan lokal, mengamankan aset budaya, dan mempromosikan warisan budaya daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria Cagar Budaya: Menetapkan kriteria benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya, termasuk persyaratan usia, nilai sejarah, dan nilai budaya.
Pemilikan dan Penguasaan: Mengatur kepemilikan dan penguasaan cagar budaya oleh individu, masyarakat hukum adat, dan pemerintah daerah, serta persyaratan dan batasan terkait pengalihan kepemilikan.
Penemuan dan Pencarian: Mengatur prosedur pelaporan penemuan benda cagar budaya, hak kompensasi bagi penemu, serta ketentuan mengenai pencarian cagar budaya.
Register Cagar Budaya: Menetapkan prosedur pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya dalam register daerah.
Pelestarian: Mengatur upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, termasuk penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah: Menetapkan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya, termasuk koordinasi, pengawasan, dan penyidikan.
Pendanaan: Mengatur sumber pendanaan untuk pelestarian cagar budaya, termasuk anggaran daerah, hasil pemanfaatan cagar budaya, dan sumber lain yang sah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan cagar budaya, serta sanksi pidana bagi pelanggar.

","transitional_provisions","1. Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin diancam pidana sesuai Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2010.\n2. Tidak melaporkan penemuan Cagar Budaya (Pasal 24 ayat (1)) diancam pidana sesuai Pasal 102 UU No. 11 Tahun 2010.\n3. Melakukan pencarian Cagar Budaya tanpa izin (Pasal 27 ayat (3)) diancam pidana sesuai Pasal 103 UU No. 11 Tahun 2010.\n4. Mencegah upaya pelestarian Cagar Budaya (Pasal 50) diancam pidana sesuai Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2010.\n5. Merusak Cagar Budaya (Pasal 60 ayat (1)) diancam pidana sesuai Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2010.\n6. Mencuri Cagar Budaya (Pasal 60 ayat (2)) diancam pidana sesuai Pasal 106 UU No. 11 Tahun 2010.\n7. Memindahkan Cagar Budaya tanpa izin (Pasal 61 ayat (1)) diancam pidana sesuai Pasal 107 UU No. 11 Tahun 2010.\n8. Memisahkan Cagar Budaya tanpa izin (Pasal 61 ayat (2)) diancam pidana sesuai Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2010.\n9. Membawa Cagar Budaya ke luar wilayah tanpa izin (Pasal 62 ayat (2)) diancam pidana sesuai Pasal 109 UU No. 11 Tahun 2010.\n10. Mengubah fungsi ruang Situs/Kawasan Cagar Budaya tanpa izin (Pasal 73 ayat (1)) diancam pidana sesuai Pasal 110 UU No. 11 Tahun 2010.\n11. Mendokumentasikan Cagar Budaya untuk komersial tanpa izin (Pasal 83) diancam pidana sesuai Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2010.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SUNGAI PENUH
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 6 OF 2017
CONCERNING
MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

\n\n \n \n

Considering:

that the cultural heritage owned by the City of Sungai Penuh is part of the natural and cultural wealth of the Indonesian nation which has an important role for understanding, developing history, science and culture in social, national and state life so that it needs to be preserved and managed appropriately through protection, development, utilization in order to advance regional culture and national culture for the greatest prosperity of the people;
that to implement the provisions of Article 12 and Article 13 of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6ca199f-3611-4fba-85f6-d3ea52036aa3","actionData","errors"]