[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6bfd2d8-28e8-48ff-b533-db55e757fffb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Batu","place_of_enactment","Batu","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK ASASI MANUSIA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kota Batu Tahun 2016 No 2/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,\t\tpembangunan, dan pelayanan masyarakat\tdi daerah, masih terdapat ketidaksetaraan\t\tdan ketidakadilan gender, sehingga\t\tdiperlukan strategi pengintegrasian gender\tmelalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan Pengarusutamaan Gender di daerah;\r\nb.\tbahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan\tdalam memperoleh peluang/kesempatan,\tpartisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk\tPeraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan\t\tKonvensi mengenai Penghapusan Segala\tBentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); \r\n3.\tUndang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran\tNegara Republik Indonesia Nomor\r\n3886);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan\tKota Batu (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); \r\n \n Pengarustamaan gender berasaskan:\r\na. penghormatan terhadap hak asasi manusia;\r\nb. keadilan;\r\nc. ketertiban dan kepastian hukum;\r\nd. partisipasi;\r\ne. pemberdayaan;\r\nf. kesetaraan;\r\ng. non diskriminasi; dan h. kepatutan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Latar belakangnya adalah masih adanya ketidaksetaraan gender di daerah, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender dalam berbagai aspek pembangunan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan PUG, serta kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah, melaksanakan PUG, menyediakan anggaran, dan melakukan penguatan kelembagaan. Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam mendukung program PUG, serta perlindungan dan keterwakilan perempuan dalam berbagai bidang.

Perencanaan dan pelaksanaan PUG diatur melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Analisis gender menjadi dasar penyusunan tersebut, dan hasilnya dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS). Peraturan ini juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan menunjuk Focal Point PUG di setiap SKPD/desa/kelurahan untuk mempercepat pelembagaan PUG.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF BATU

REGIONAL REGULATION OF BATU CITY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BATU,

Considering:

that in the context of organizing public administration, development, and public service in the region, there are still gender inequalities and injustices, so a strategy is needed to integrate gender through planning, preparation, implementation, budgeting, monitoring, and evaluation of policies, programs, and activities of Gender Mainstreaming in the region;
that gender mainstreaming is one strategy to create equal and balanced conditions for men and women in obtaining opportunities, participation, control, and development benefits, so that a condition of gender equality and justice will be created;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Gender Mainstreaming;

In view of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6bfd2d8-28e8-48ff-b533-db55e757fffb","actionData","errors"]