[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6afc9f0-14a4-437b-bb7b-312332cbe9da","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Struktur Organisasi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2013/17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan \r\n\r\n pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota \r\n\r\n Depok, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah \r\n\r\n Kota Depok dengan Peraturan Daerah Nomor 08 \r\n\r\n Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n\r\n sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan \r\n\r\n Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 \r\n\r\n tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota \r\n\r\n Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pemerintahan \r\n\r\n Daerah; \r\nbahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 \r\n\r\n Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah \r\n\r\n serta dengan terbitnya Surat dari LKPP Nomor : \r\n\r\n 08/KA/02/2013 diamanatkan agar seluruh daerah \r\n\r\n segera membentuk Unit Layanan Pengadaan yang \r\n\r\n pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan \r\n\r\n Pengadaan tersebut mulai Tahun 20 14;\r\nbahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan \r\n\r\n Aparatur Negara Nomor : B/128/D.II PAN-RB/1/2013, \r\n\r\n penempatan unit layanan pengadaan barang dan jasa \r\n\r\n dibentuk Bagian tersendiri pada Sekretariat Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\n\r\n dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu \r\n\r\n membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang \r\n\r\n Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok \r\n\r\n Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat \r\n\r\n Daerah; \r\n \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur \r\n\r\n Negara dan Reformasi Birokrasi Nomar 20 Tahun 2010, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan \r\n\r\n BarangjJasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 , \n Beberapa ketentuan diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n mengubah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 \n mengatur mengenai Organisasi Perangkat Daerah \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:\na. Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);\nb. Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);\nc. Nomor 19 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Ketentuan Substansial:

Perubahan Pasal 4 mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah, dengan menambahkan Bagian Layanan Pengadaan di bawah Asisten Administrasi. Bagian Layanan Pengadaan membawahi 3 Sub Bagian: Perencanaan dan Pembinaan; Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah; dan Pengadaan.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan bertindak sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan dibantu oleh Kelompok Kerja ULP. Kelompok Kerja ULP bersifat independen, akuntabel, transparan, dan bebas dari intervensi.
Penyisipan Pasal 4A yang mengatur pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi berbasis teknologi informasi, penetapan RUP oleh Pengguna Anggaran paling lambat 1 bulan setelah penetapan APBD, dan perencanaan pemilihan penyedia Barang dan Jasa oleh PPK paling lambat 1 bulan dari jadwal pelaksanaan pengadaan.
Perubahan Lampiran I Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah terkait struktur organisasi perangkat daerah.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi untuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan Unit Kerja baru, diselesaikan paling lambat bulan Januari Tahun 2014.\n2. Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan keempat berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kota Depok No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/166614/perda-kota-depok-no-20-tahun-2011","0d46418c-8329-418e-b8a0-6a86d5d271a3","amended_by",[112],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF DEPOK CITY
NUMBER 17 YEAR 2013

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 17 YEAR 2013
CONCERNING
FOURTH AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 08 YEAR 2008
CONCERNING ORGANIZATION OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to carry out mandatory and
optional affairs which are the authority of the Regional Government of
Depok City, the Organization of Regional Apparatus of
Depok City has been established by Regional Regulation Number 08
of 2008 concerning Organization of Regional Apparatus
as amended several times, most recently by
Regional Regulation of Depok City Number 19 of 2012
concerning the Third Amendment to Regional Regulation of Depok City
Number 08 of 2008 concerning Regional Administration;
that based on Presidential Regulation Number 54
of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6afc9f0-14a4-437b-bb7b-312332cbe9da","actionData","errors"]