[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6aeeab2-15f1-4964-945b-7715e6c94f7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021","number","12","year","2021","published_date","2021-02-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - PENGELOLAAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. NO. 2021/12, TLD. NO. 223/2021, LL KAB. KEP. TANIMBAR : 26 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.\r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021. \n Penjelasan 9 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan mengenai SPBE dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang terarah, terpadu, sistematis, dan tepat sasaran, serta untuk mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah: Meliputi rencana induk SPBE, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
Manajemen SPBE: Mencakup manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE.
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi: Meliputi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE.
Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah: Bupati bertanggung jawab untuk koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE, serta menetapkan koordinator SPBE.
Percepatan SPBE Pemerintah Daerah: Dilakukan dengan membangun aplikasi umum dan infrastruktur SPBE untuk memberikan layanan SPBE, dengan prioritas pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah: Bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur penggunaan data dan informasi, infrastruktur SPBE (jaringan intra dan sistem penghubung layanan), aplikasi SPBE (aplikasi umum dan aplikasi khusus), serta keamanan SPBE untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait.

","transitional_provisions","1. Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terpadu.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF THE TANIMBAR ISLANDS
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANIMBAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 12 OF 2021
CONCERNING
MANAGEMENT OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF THE TANIMBAR ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a directed, integrated, systematic and targeted government, it is necessary to organize an electronic-based government system;
that the implementation of electronic-based governance is carried out to overcome governance problems and improve the quality of public service in the region;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty in the implementation of electronic-based government system, it is necessary to regulate the management of electronic-based government system;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6aeeab2-15f1-4964-945b-7715e6c94f7b","actionData","errors"]