[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6aab592-a5c3-4178-9bdb-26360878e8e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan","place_of_enactment","Langara","theme","Pengembangan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengembangan
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepualauan Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif memiliki\r\npotensi yang sangat besar dalam meningkatkan\r\npertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan,\r\nmengembangkan inovasi, kreatifitas dan daya saing,\r\nserta menciptakan lapangan kerja bagi\r\nmasyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan;\r\nb. bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif perlu\r\nmendapat dukungan Pemerintah Daerah sehingga\r\nekonomi kreatif dapat menjadi sektor penggerak\r\nekonomi masyarakat dan sektor lainnya dalam\r\nmeningkatkan daya saing daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana\r\ndirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe\r\nkepulauan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang\r\nPembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di\r\nProvinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); \r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang\r\nHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n4. Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang\r\nEkonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6414);\r\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan\r\nNomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe\r\nKepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe\r\nKepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun\r\n2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\nKabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11); \r\n \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Ruang Lingkup dan Kegiatan\r\nBAB III Perencanaan dan Pendataan\r\nBAB IV Perlindungan Ekonomi Kreatif\r\nBAB V Pengembangan Ekonomi Kreatif\r\nBAB VI Pelaksanaan dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif\r\nBAB VII Kemitraan\r\nBAB VIII Komite Ekonomi Kreatif\r\nBAB IX Pelaku Ekonomi Kreatif\r\nBAB X Hak dan Kewajiban Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif\r\nBAB XI Inkubator Ekonomi Kreatif\r\nBAB XII Pendanaan Ekonomi Kreatif\r\nBAB XIII Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi\r\nBAB XIX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. \n 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Konawe Kepulauan. Latar belakangnya adalah potensi besar ekonomi kreatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, inovasi, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan dan pendataan ekonomi kreatif yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Perlindungan usaha bagi industri kreatif, termasuk bantuan hukum atas hak kekayaan intelektual dan pencegahan monopoli.
Pengembangan ekonomi kreatif melalui pembinaan, fasilitasi pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk, pengembangan SDM, teknologi, pemasaran, kemitraan, perlindungan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan peralatan.
Pelaksanaan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan media.
Kemitraan antara industri kreatif dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagai lembaga non-struktural yang membantu pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Pengaturan hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif.
Penyediaan Inkubator Ekonomi Kreatif sebagai sarana untuk membina, mengembangkan, dan memberdayakan karya kreatif.
Pendanaan ekonomi kreatif yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.
Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif.

Peraturan ini mengatur berbagai subsektor ekonomi kreatif seperti arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, mode busana, aplikasi dan gim developer, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, dan seni rupa.

Pelaku ekonomi kreatif memiliki hak untuk berkarya, berkreasi, berinovasi, memperoleh kesempatan yang sama, mendapatkan perlindungan hukum, serta jaminan, dukungan, dan fasilitas dari pemerintah daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelaku usaha Industri Kreatif dan koperasi yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, dan penghentian kegiatan.\n2. Pelaku ekonomi kreatif yang tidak memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi ekonomi kreatif daerah, atau tidak menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, dan penghentian kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE ISLANDS
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE ISLANDS REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
CONCERNING
CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of the Creative Economy has enormous potential in increasing economic growth, advancing development, developing innovation, creativity and competitiveness, and creating jobs for the community in Konawe Islands Regency;
that the development of the Creative Economy needs the support of the Regional Government so that the creative economy can become a driving sector for the community's economy and other sectors in increasing regional competitiveness;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Konawe Islands Regency concerning Creative Economy Development;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6aab592-a5c3-4178-9bdb-26360878e8e5","actionData","errors"]