[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6a9f057-7516-4c5a-90bb-102212b89b2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 19 Tahun 2005","number","19","year","2005","published_date","2005-12-02","effective_date","2005-12-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-USAHA-JASA-KONSTRUKSI
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD Tahun 2005 Nomor 12 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi, diperlukan adanya regulasi dalam pemberian izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 80 Tahun 2003; Perda Kab. DATI II Belitung No. 6 Tahun 1985; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 8 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hal lain yang diatur dalam perda ini antara lain adalah golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tatacara pemungutan, pembayaran dan penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung dan ketentuan pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung dan ketentuan pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Belitung. Latar belakangnya adalah pelaksanaan otonomi daerah dan perlunya regulasi terkait pemberian IUJK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban bagi setiap badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah untuk memiliki IUJK.
Prosedur penerbitan IUJK oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Masa berlaku IUJK selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
Kewajiban registrasi bagi badan usaha cabang dengan membayar biaya administrasi.
Kewajiban menyampaikan laporan tahunan, laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah, dan laporan perubahan data perusahaan.
Lingkup usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan), bentuk usaha (orang per orang, badan usaha nasional/asing), golongan usaha (kecil, besar), dan bidang usaha (arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan).
Pengaturan mengenai retribusi IUJK sebagai pembayaran atas pemberian izin, dengan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.
Struktur dan besarnya tarif retribusi penerbitan IUJK berdasarkan golongan kualifikasi (Kecil: Rp.300.000,-, Besar: Rp.1.000.000,-) dan biaya registrasi IUJK perusahaan cabang (Kecil: Rp.150.000,-, Besar: Rp.500.000,-). Tarif perpanjangan IUJK adalah 50% dari tarif penerbitan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IUJK yang sudah diterbitkan masih tetap berlaku paling lama 1(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.\n2. Wajib retribusi yang membayar tidak tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda/bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar.\n3. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 19 OF 2005
on
ORGANIZATION AND RETRIBUTION
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in line with the implementation of regional autonomy, the authority in the field of service for granting Construction Services Business Licenses is the authority of the Regency/City Government;
that to implement the provisions in Article 14 Paragraph (1) of Government Regulation Number 28 of 2000 on Construction Services Business, a regulation is needed in the Granting of Construction Services Business Licenses in the Regency;
that to fulfill the intentions referred to in letters a and b, the granting of Construction Services Business Licenses needs to be regulated and stipulated by a Regional Regulation of Belitung Regency;

Bearing in Mind

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6a9f057-7516-4c5a-90bb-102212b89b2e","actionData","errors"]