[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a68a179c-925b-4a0c-80e1-a2f28c6ce852","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":92,"_97":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2024","number","130","year","2024","published_date","2024-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b29923ee-d01e-49a8-bc99-057c35cf5b78","Kerja Sama Luar Negeri",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penguatan - Tata Kelola - penempatan - Pelindungan - Pekerja Migran Indonesia
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 130, LN 2024 (237) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai salah satu upaya negara untuk menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta dalam rangka optimalisasi penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perlu melakukan penguatan terhadap tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. \n Peraturan ini mengatur mengenai Penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024. \n Penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran file: 59 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, lampiran hlm 6 sd 59) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menjamin hak warga negara atas pekerjaan yang layak dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Kebijakan ini mengatur pembagian kewenangan antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi. Rencana Aksi ini mencakup sasaran, kegiatan, keluaran, target waktu, dan instansi penanggung jawab. Selain itu, kebijakan ini menetapkan kewajiban pelaporan dan evaluasi berkala oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait. Pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi bersumber dari anggaran negara dan daerah serta sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 130 OF 2024
CONCERNING
STRENGTHENING THE GOVERNANCE OF PLACEMENT AND PROTECTION
OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the placement and protection of Indonesian migrant workers
is one of the state's efforts to
guarantee the right of every citizen to obtain the right
to work so that citizens can enjoy
a decent living for humanity;
that in order to optimize the placement and
protection of Indonesian migrant workers, it is necessary to
strengthen the governance of placement and
protection of Indonesian migrant workers;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the
President concerning Strengthening the Governance of Placement and
Protection of Indonesian Migrant Workers;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a68a179c-925b-4a0c-80e1-a2f28c6ce852","actionData","errors"]