[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a689afe5-28ba-432f-b4ca-2f7cd25e28bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-04-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Utara","place_of_enactment","Muara Teweh","theme","Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANGGUNGJAWAB-SOSIAL-LINGKUNGAN-PERUSAHAAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila kelima danPembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945 alinea keempat dengan tetapmemperhatikan kelestarian lingkungan hidup; \r\nb.bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Barito Utara perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna; \r\nc. bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan perusahaan itu sendiri dalam rangka terjadinya hubungan yang serasi, selaras, seimbang; \r\nd. bahwa kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan kemitraan harus bersinergi dengan program pembangunan pemerintah daerah kabupaten Barito Utara; \r\ne. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sehingga terjalin hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha dan masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pengelolaan tanggung jawab sosial danlingkungan perusahaan \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 ;Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 ;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 \n MAKSUD DAN TUJUAN; AZAS, PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP ;PEMBIAYAAN; MANFAAT; PELAKSANAAN TSLP ;HAK, KEWAJIBAN PERUSAHAAN ;PROGRAM TSLP ;PEMBENTUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA PENDANAAN FORUM TSLP ; PERIODISASI, PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI; PENGHARGAAN;PENYELESAIAN SENGKETA ;SANKSI ADMINISTRASI ;KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2015. \n Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) di Kabupaten Barito Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan TSLP.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n- **Asas dan Pedoman:** Pelaksanaan TSLP didasarkan pada asas kepastian hukum, kepentingan umum, tidak diskriminasi, kepatuhan pada hukum dan etika bisnis, kebersamaan, partisipatif dan aspiratif, keterbukaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pedoman pelaksanaannya adalah prinsip manajemen yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik, profesional, transparan, akuntabilitas, kreatif dan inovatif, terukur, program perbaikan berkelanjutan, dan kebijakan yang berkeadilan.\n- **Ruang Lingkup:** Program TSLP meliputi bantuan pembiayaan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, peningkatan taraf kesehatan, kompensasi pemulihan lingkungan, memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan pengembangan infrastruktur publik. Pembiayaan TSLP dialokasikan minimal 3% dari keuntungan bersih setelah pajak.\n- **Pelaksanaan TSLP:** Setiap perusahaan di daerah wajib melaksanakan TSLP, kecuali UMKM. Perusahaan memiliki hak untuk menentukan program dan masyarakat sasaran, serta berhak mendapatkan fasilitas atau penghargaan dari pemerintah. Kewajiban perusahaan meliputi penyusunan program TSLP, pengembangan sistem jejaring kerjasama, penetapan aturan perilaku, dan menjadikan TSLP sebagai bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.\n- **Forum TSLP:** Dibentuk Forum TSLP sebagai wadah koordinasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TSLP. Forum ini bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan TSLP dan memiliki kewenangan untuk mengatur sistem koordinasi, menentukan kebijakan, prioritas program, dan melakukan pengawasan.\n- **Periodisasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi:** Perusahaan menyusun program TSLP sebagai persyaratan izin usaha. Pelaksanaan TSLP dilaporkan secara berkala kepada Forum TSLP atau langsung kepada Bupati. Forum TSLP membuat laporan evaluasi pelaksanaan TSLP kepada Bupati dan DPRD.\n","transitional_provisions","1. Forum pelaksanaan TSLP atau nama lain sejenis yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan pemerintah daerah, diwajibkan melakukan TSLP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n3. Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (Dua Belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa:\n - Peringatan tertulis;\n - Pembatasan kegiatan usaha;\n - Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;\n - Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau\n - Sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maka Bupati dapat memberikan rekomendasi dan/atau menghentikan aktivitas perusahaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF NORTH BARITO
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BARITO REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
WITHIN THE BARITO UTARA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BARITO,

\n\n \n \n

Considering:

that welfare and prosperity are the goals
to be achieved in accordance with the mandate of the fifth principle of Pancasila and the Preamble
of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, paragraph
four, while still paying attention to environmental sustainability;
that one of the efforts to improve welfare and
prosperity of the community and environmental sustainability in
the North Barito Regency area needs to implement policies
in the management of corporate social and environmental responsibility
with clear, accountable, fair, equitable,
quality, efficient, and effective authority;
that companies

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a689afe5-28ba-432f-b4ca-2f7cd25e28bd","actionData","errors"]