[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a66942d8-ceb3-4f3c-90c8-549416f5ce04","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982","number","4","year","1982","published_date","1982-03-11","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1982
Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 1982/ No. 12, TLN. No. 3215, LL SETNEG : 8 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1982. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, dan melindungi negara dari dampak kegiatan di luar wilayah negara yang merusak lingkungan.

Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban setiap orang terhadap lingkungan hidup, termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta kewajiban memelihara lingkungan dan mencegah pencemaran. Setiap orang yang menjalankan usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan, yang dicantumkan dalam izin usaha. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan pendidikan.

Sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, dengan wewenang mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan, dan pengawasan sumber daya, serta mengatur perbuatan hukum dan pajak lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan dan setiap rencana yang berdampak penting wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin oleh seorang menteri. Lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini juga mengatur tentang ganti kerugian bagi korban perusakan lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan yang harus ditanggung oleh perusak.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.","sanctions","1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.000,-.\n2. Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup diancam pidana kurungan maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46018/uu-no-23-tahun-1997","4d751caf-1ae5-4181-a14f-0d9a15a47321","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 1982
CONCERNING
BASIC PROVISIONS FOR THE MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

President of the Republic of Indonesia,

\n\n \n \n

Considering:

that the Indonesian environment as a gift from God Almighty to the Indonesian Nation, is a space for the life of the Indonesian Nation in all its aspects and dimensions in accordance with the Archipelago Insight;
that in utilizing natural resources to promote public welfare as stipulated in the 1945 Constitution and to achieve happiness based on Pancasila, it is necessary to strive for the preservation of harmonious and balanced environmental capabilities to support sustainable development carried out with integrated and comprehensive wisdom and taking into account the needs of present and future generations;
that the policy of protecting and developing the environment in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a66942d8-ceb3-4f3c-90c8-549416f5ce04","actionData","errors"]