[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a65a4317-322c-4c53-b6fe-9d1b5ab4369f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-12-10","effective_date","2012-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - JASA UMUM
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang mengatur retribusi daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008. \n PERDA ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012. \n 73 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 10);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupan Pati Tahun 1999 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 6);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupan Pati Tahun 1999 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran DaerahKabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 7);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupan Pati Tahun 1999 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 21);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 46 Seri C);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Badan Rumah Sakit Daerah RAA. SOEWONDO Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 3 Seri C);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 9);\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskemas Perawatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 45);\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 46).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi jasa umum di Kabupaten Pati. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai jenis retribusi jasa umum, antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang meliputi pelayanan di RSUD, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Tarif retribusi pelayanan kesehatan diatur berdasarkan jenis pelayanan dan kelas perawatan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang dikenakan atas pelayanan pengambilan, pengangkutan, dan penyediaan lokasi pembuangan sampah. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, yang meliputi biaya cetak KTP, Kartu Keluarga (KK), dan berbagai kutipan akta catatan sipil. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Retribusi Pelayanan Pasar, yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi, wilayah pemungutan, peninjauan kembali tarif retribusi, keberatan, pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PATI REGENT

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
ON
GENERAL SERVICE CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

PATI REGENT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that regional fees are one source of regional income, and in order to improve and optimize services in the implementation of government, it is necessary to actively involve the community in regional development activities;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies, the Regional Regulations of Pati Regency governing regional levies need to be adjusted;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on General Service Charges;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a65a4317-322c-4c53-b6fe-9d1b5ab4369f","actionData","errors"]