[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a65954b8-8c02-44dd-8b80-1f9214715bf2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-02-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;\r\nb. bahwa kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;\r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II Nama, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI\r\nBAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\nBAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VI CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI;\r\nBAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN;\r\nBAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN;\r\nBAB X SANKSI ADMINISTRATIF;\r\nBAB XI PENAGIHAN;\r\nBAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA;\r\nBAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN;\r\nBAB XIV KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XV KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012. \n Pada saat peraturan daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.

\n\n

Retribusi IMB dipungut atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, dengan pengecualian pemberian izin kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB. Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

\n\n

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah, luas bangunan dan perlengkapannya, indeks guna bangunan, dan tarif yang ditetapkan sebesar 5%. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dan harus dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.\n2. Untuk bangunan yang sudah dibangun sebelum Ijin dan Retribusi dibayar dikenakan denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Retribusi yang harus dibayar.\n3. Wajib Retribusi yang melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama (3) bulan atau pidana denda paling lama 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Palangkaraya No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140856/perda-kota-palangkaraya-no-3-tahun-2018","b9c4651e-ed93-47ee-b1fd-5b17bee7a392","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 6 OF 2012
CONCERNING
BUILDING PERMIT FEE
REGIONAL GOVERNMENT OF PALANGKA RAYA CITY
YEAR 2012

MAYOR OF PALANGKA RAYA

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER OF 2012
CONCERNING
BUILDING PERMIT FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

Considering:

that the Building Permit Fee is a type of Specific Licensing Fee which is one source of Regional Income used to finance the implementation of regional government and development;
that the Building Permit Fee policy is implemented in order to improve services to the community and regional independence based on the principles of democracy, equality and justice, taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation governing the Building Permit Fee needs to be adjusted;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a65954b8-8c02-44dd-8b80-1f9214715bf2","actionData","errors"]