[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a655c4f7-81bf-44fb-9f22-2226fc843b67","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap Kabupaten Bone","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2006","number","19","year","2006","published_date","2006-12-26","effective_date","2006-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap Kabupaten Bone","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2006/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap Kabupaten Bone
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan perubahan situasi dan kondisi\r\nperkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Bone\r\ndan upaya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara\r\nintensif, maka perlu dilakukan pembentukan Organisasi\r\nPemerintah Daerah Setingkat Kantor yang menangani\r\nPelayanan Perizinan. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 \r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan \r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah t dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom \r\n\r\n \n PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP KABUPATEN BONE \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006. \n 6 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2006 dibentuk dengan tujuan untuk membentuk organisasi pemerintah daerah setingkat kantor yang menangani pelayanan perizinan, seiring dengan perubahan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat Kabupaten Bone serta upaya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara intensif. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap dibentuk sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor ini bertugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non-perizinan, menangani pengaduan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi.

Susunan organisasi kantor terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perizinan, Seksi Non Perizinan, Seksi Pengaduan dan Evaluasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Kantor bertugas menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menangani kasus secara terpusat. Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugasnya, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala.

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas pelayanan perizinan sesuai bidang keahlian, dipimpin oleh seorang Kepala Fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. Perubahan kebijakan yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor harus diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BONE REGENCY
NUMBER 19 OF 2006

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 19 OF 2006
O
N

FORMATION OF ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURE
OF ONE-STOP PERMIT SERVICE OFFICE
OF BONE REGENCY

ARRANGED BY
LEGAL SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF BONE REGENCY

CHAPTER VII
KETENTUAN PENUTUP

Article 14

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a655c4f7-81bf-44fb-9f22-2226fc843b67","actionData","errors"]