[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a64f7ae4-50bd-448b-940a-2136dc2be1a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 15 Tahun 2008","number","15","year","2008","published_date","2008-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Struktur Organisasi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2008/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk efektifitas fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;Susunan Organisasi;Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;Tata Kerja;Pembiayaan;Pengangkatan dan Pemberhentian;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2008. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk efektivitas fungsi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Dinas Perhubungan dan Komunikasi memiliki tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan dan komunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Fungsi Dinas meliputi perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan laut, penentuan persyaratan teknis sarana dan prasarana, pemeliharaan dan evaluasi sarana dan prasarana, pengendalian operasional lalu lintas, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut, Bidang Prasarana dan Komunikasi, Bidang Operasional Pengendalian, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat bertugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana. Bidang-bidang lainnya memiliki tugas dan fungsi spesifik terkait dengan lalu lintas, angkutan, prasarana, komunikasi, dan operasional pengendalian di bidang perhubungan.

","transitional_provisions","1. Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga Perangkat Daerah lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah.\n2. Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati, mendahului diterbitkannya peraturan daerah.\n3. Segala ketentuan yang mengatur segala urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2008
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF BARITO KUALA

\n\n \n \n

Considering:

that for the effectiveness of the functions of the Regional Apparatus Organization based on Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, taking into account affairs that are the authority of the region based on Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs Between the Government, Provincial Regional Governments and Regency/City Regional Governments, it is necessary to evaluate and reorganize the Organization of the Department of Transportation and Communication
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a64f7ae4-50bd-448b-940a-2136dc2be1a5","actionData","errors"]