[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a64e6c63-0706-409a-8ea4-ac35230a616b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme","short_title","Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-09-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","50d8bca2-e333-4fd0-a6c0-24fe1751d3e1","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Perka Polri","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"15de7b47-622f-4b9b-a362-3e88bbfdbd96","Penanggulangan Terorisme",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"838bc8ef-b164-4834-91fe-d481f32be6d2","Kepolisian & Ketertiban",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanganan - Tempat Kejadian Perkara - Tindak Pidana Terorisme
2024
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 5, https://sisdivkum.id: 14 hlm
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme
ABSTRAK:	\n \n Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang membutuhkan penanganan secara profesional, sistematis dan komprehensif baik secara teknis maupun taktis, dengan melibatkan unsur-unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kemampuan serta keterampilan yang memadai terutama dalam penanganan tempat kejadian perkara. Penanganan tempat kejadian perkara tindak pidana terorisme merupakan serangkaian kegiatan penindakan, pengamanan dan pengawalan, asistensi, penanganan tempat kejadian perkara tindak pidana terorisme, kegiatan pascapenanganan tempat kejadian perkara tindak pidana terorisme dan penanganan pelaku, korban, keluarga tersangka dan masyarakat yang menjadi bagian dari kegiatan kepolisian. Prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme yang telah diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dicabut dengan Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme. \n Dasar hukum Peraturan Kepala Kepolisian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. \n Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme. Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme merupakan bagian dari proses penyidikan tindak pidana. Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme dimaksud dilaksanakan oleh Personel Densus 88 AT Polri dan dapat melibatkan satuan kerja kepolisian lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024. \n 14 Hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengatur tentang penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tindak Pidana Terorisme. Latar belakang peraturan ini adalah perlunya penanganan tindak pidana terorisme secara profesional, sistematis, dan komprehensif, terutama dalam penanganan TKP. Penanganan TKP meliputi serangkaian kegiatan penindakan, pengamanan, pengawalan, asistensi, kegiatan pasca penanganan, serta penanganan pelaku, korban, keluarga tersangka, dan masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pembagian Kewenangan:** Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Personel Densus 88 AT Polri, yang dapat melibatkan satuan kerja kepolisian lainnya. Manajer TKP bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan semua kegiatan penanganan TKP, berkoordinasi dengan tim asistensi Densus 88 AT Polri dan instansi terkait.\n2. **Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur:** Peraturan ini mengatur TPTKP dan Olah TKP, penindakan, pengamanan dan pengawalan, penanganan pelaku, korban, keluarga tersangka dan masyarakat, serta asistensi.\n3. **Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:**\n * **Kewajiban:** Manajer TKP wajib memimpin dan mengendalikan penanganan TKP, berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah/Kepala Kepolisian Resor setempat.\n * **Hak:** Personel yang terlibat dalam penanganan TKP memiliki hak untuk mendapatkan dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 5 OF 2024
ON
HANDLING THE CRIME SCENE
OF TERRORISM CRIMINAL ACTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

Considering / Whereas :

that terrorism is a criminal act that requires professional, systematic and comprehensive handling both technically and tactically, involving elements of the Indonesian National Police who shall have adequate capabilities and skills, especially in handling the crime scene;
that handling the crime scene of terrorism is a series of law enforcement, securing and escorting, assistance, handling of the crime scene of terrorism, post-handling activities of the crime scene of terrorism and handling of perpetrators, victims, family of suspects and the community that are part of police activities;
that the procedure for taking action against suspected terrorists which has been regulated by the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a64e6c63-0706-409a-8ea4-ac35230a616b","actionData","errors"]