[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6465c9e-5394-40e0-9fc9-c7441a7aa314","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-06-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tanggung jawab sosial perusahaan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n 1. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang menjadi bagian integral penyelenggaraan Pemda Provinsi Bengkulu.\r\n2. Agar yang dimaksud Nomor (1) dapat terwujud, harus ada hubungan sinergis antara Pemerintah dengan Masyarakat, dan Masyarakat mendapat kemudahan dan perlindungan dalam usaha \r\n3. berdasarkan pertimbangan di Nomor 1 dan 2, maka diperlukan Pembentukan Perda Privinsi Bengkulu tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan \n 1.\tPasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 \r\n2.\tUU No. 9 tahun 1967\r\n3.\tUU No. 5 tahun 1990\r\n4.\tUU No. 19 tahun 2003\r\n5.\tUU No. 32 tahun 2004\r\n6.\tUU No. 25 tahun 2007\r\n7.\tUU No. 40 tahun 2007\r\n8.\tUU No. 11 tahun 2009\r\n9.\t UU No. 32 tahun 2009\r\n10.\tUU No. 12 tahun 2011\r\n11.\tPP No. 79 tahun 2005\r\n12.\tPP No. 43 tahun 2011\r\n13.\tPP No. 47 tahun 2012\r\n14.\tPermensos No. 13 tahun 2012\r\n15.\tPermen BUMN No. Per-05/MBU/2007\r\n16.\tPermen Energi dan SDM No. 28 tahun 2009\r\n17.\tPermendagri No. I tahun 2014\r\n \n 1.\tTujuannya yaitu\r\n\t terwujud batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelaku\r\n\tTerpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial sesuai dengan Per-UU-an\r\n\tTerwujudnya Kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha\r\n\tTerprogramnya rencana Pemda untuk mengapresiasi ke dunia usaha yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial/TSP dengan memberi penghargaan dan kemudahan administrasi.\r\n2.\tRuang lingkup TSP antara lain Bantuan pembiayaan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Kompensasi, Peningkatan fungsi LH, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas\r\n3.\tPelaksana TSP adalah perusahaan yang berbadan hukum, berkedudukan di wilayah Provinsi, bekerja dibawah perintah dan pengawasan Gubernur\r\n4.\tAdanya sanksi Administrasi bagi perusahaan yang tak mematuhi, sebagai bentuk ketegasan hukum\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dibentuk dengan maksud memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial di Bengkulu, serta memberikan arahan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam memenuhi standar internasional. Tujuannya adalah mewujudkan batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan, memenuhi penyelenggaraan tanggung jawab sosial sesuai peraturan perundang-undangan, mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi perusahaan dari pungutan liar, meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan, serta memprogramkan apresiasi Pemerintah Daerah kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP.

Peraturan ini mengatur tentang:

Asas dan prinsip penyelenggaraan TSP, meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, kebersamaan, partisipatif dan aspiratif, keterbukaan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Pembiayaan TSP yang dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.
Pelaksana TSP adalah perusahaan berbadan hukum yang berkedudukan di wilayah Provinsi Bengkulu. Gubernur membentuk Tim TSP untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program TSP.
Program TSP meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro kecil dan koperasi, serta program langsung pada masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, kekuatan ekonomi masyarakat, keberlangsungan usaha, dan memelihara fungsi lingkungan hidup.
Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP.
Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TSP dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi).

","transitional_provisions","1. Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:\n

peringatan tertulis;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuaan kegiatan usaha dan/atau fasilitas; dan
pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

THE GOVERNOR OF BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU PROVINCE
NUMBER 1 OF 2014
ON
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BENGKULU,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6465c9e-5394-40e0-9fc9-c7441a7aa314","actionData","errors"]