[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a640f7da-b681-4cc6-972a-77408f055d29","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2005","number","14","year","2005","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN KEUANGAN PARPOL
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menunjang kegiatan dan tertib administrasi,\r\nmaka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai\r\nPolitik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah Kabupaten Maros sesuai hasil pemilu 2004.\r\n \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik \r\n3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD \r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan \r\n 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara \r\n7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. \r\n9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik \r\n 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2010 Daerah Kabupaten Maros \r\n\r\n \n BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Maros berdasarkan hasil Pemilu 2004. Latar belakangnya adalah untuk menunjang kegiatan dan tertib administrasi partai politik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengajuan bantuan keuangan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik kepada Bupati dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti SK kepengurusan, NPWP, keterangan perolehan kursi dari KPU Daerah, dan surat pernyataan keabsahan dokumen.
Pembentukan tim peneliti dan pemeriksa kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan yang diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan beranggotakan unsur KPU Daerah dan instansi terkait.
Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD untuk menunjang kegiatan administrasi dan/atau sekretariat partai politik. Besaran bantuan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD.
Penyerahan bantuan keuangan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC partai politik dengan persyaratan administrasi seperti surat keterangan bank, kwitansi, dan berita acara serah terima.
Kewajiban partai politik untuk menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas, yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 14 OF 2005
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to support activities and orderly administration, it is deemed necessary to provide financial assistance to Political Parties that obtain seats in the Regional House of Representatives of Maros Regency according to the 2004 election results; \n that to fulfill the intent in point a above, it is necessary to stipulate it by regional regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette 1959 Number 74, Supplement to State Gazette Number 1822); \n Law Number 31 of 2002 concerning Political Parties (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 138, Supplement to State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a640f7da-b681-4cc6-972a-77408f055d29","actionData","errors"]