[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6365296-207c-43fd-8ea2-9d5da10ba9af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021 tentang JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL\r\nNEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulungagung","place_of_enactment","Tulungagung","theme","JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL\r\nNEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jaminan sosial
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL\r\nNEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: a. bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah\r\nterhadap Tenaga Non Aparatur Sipil Negara diwujudkan\r\ndengan memberikan perlindungan melalui jaminan sosial\r\ndi lingkungan Pemerintah Daerah;\r\nb. bahwa setiap Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang\r\nbekerja di lingkungan Pemerintah Daerah berhak\r\nmemperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai\r\nupaya perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya\r\ndari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja\r\nyang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan\r\nkesejahteraannya ;\r\nc. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum\r\nterhadap pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi\r\nTenaga Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan\r\nPemerintah Daerah diperlukan landasan hukum berupa\r\nPeraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Jaminan Sosial\r\nKetenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara\r\ndi Lingkungan Pemerintah Daerah; \n Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ; 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; 9 . Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2\r\nTahun 2019. \n Materi pokok: mengatur mengenai Jaminan Sosial\r\nKetenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara\r\ndi Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum\r\ndan acuan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial\r\nketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN di lingkungan\r\nPemerintah. Daerah. memuat antara lain ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; a. asas dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial\r\nketenagakerjaan;\r\n kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;\r\n iuran dan tata cara pembayaran;\r\n kerjasama, koordinasi dan pembiayaan;\r\n pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan\r\n sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan\r\npaling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini\r\ndiundangkan. \n jumlah 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap tenaga kerja non-PNS. Tujuannya adalah untuk melindungi Tenaga Non ASN dan keluarga mereka dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur bahwa setiap Tenaga Non ASN wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendaftarkan Tenaga Non ASN ke dalam program tersebut setelah memenuhi persyaratan kepesertaan, seperti memiliki E-KTP dan terdaftar sebagai Tenaga Non ASN pada Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah memiliki peran dalam pendaftaran dan penyampaian informasi kepada BPJS Ketenagakerjaan.

\r\n\r\n

Iuran untuk program jaminan sosial ini ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program ini, termasuk dalam sosialisasi program. Biaya pelaksanaan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan BPJS Ketenagakerjaan.

\r\n\r\n

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Tenaga Non ASN yang melanggar ketentuan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau penghentian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULUNGAGUNG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TULUNGAGUNG REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
CONCERNING
EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY FOR NON-CIVIL APPARATUS PERSONNEL
STATE IN THE REGIONAL GOVERNMENT ENVIRONMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULUNGAGUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government's concern and partiality towards Non-Civil Apparatus Personnel is realized by providing protection through social security within the Regional Government;
that every Non-Civil Apparatus Personnel who works within the Regional Government is entitled to obtain employment social security as an effort to protect themselves and their families from social risks caused by work accidents that threaten life safety, health, and welfare;
that in order to guarantee legal certainty regarding the provision of employment social security for Non-Civil Apparatus Personnel within

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6365296-207c-43fd-8ea2-9d5da10ba9af","actionData","errors"]