[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a62cc2b9-1743-496a-b266-25b73f076e72","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1989","number","8","year","1989","published_date","1989-04-13","effective_date","1998-04-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1989
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 8, LN. 1989, LL Setkab : 6 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 1998. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 ini bertujuan untuk memperlancar proses pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pensiun janda/dudanya. Kebijakan ini diambil mengingat pentingnya pensiun sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa PNS selama bertugas. Peraturan ini mengatur kewenangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat dan pemberian pensiun bagi PNS yang mencapai batas usia pensiun. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pemberian pensiun kepada janda/duda PNS yang meninggal dunia. Proses administrasi pemberhentian dan pemberian pensiun harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan keputusan diterimakan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum batas usia pensiun. Peraturan ini berlaku bagi PNS Pusat dan Daerah, dengan pelaksanaan bertahap untuk PNS Daerah.

","transitional_provisions","

Keputusan pensiun PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang telah diterimakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
Apabila penerima pensiun PNS meninggal dunia, maka janda/dudanya melaporkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk ditetapkan surat keputusan janda/dudanya.
Setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, maka surat-surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda harus telah berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 1989
CONCERNING
TERMINATION AND GRANTING OF PENSION TO CIVIL SERVANTS AND
GRANTING OF WIDOW/WIDOWER PENSIONS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the pension of Civil Servants is a guarantee of old age which is very important for Civil Servants, and at the same time is a form of appreciation for their services while working in the Government service;
that in connection with the importance of the pension, the process of dismissal, granting of pensions and payments needs to be expedited so that the pensions of Civil Servants and their widows/widowers can actually be received on time;
that for this purpose it is deemed necessary to stipulate regulations regarding the termination and granting of pensions to Civil Servants and widow/widower pensions;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a62cc2b9-1743-496a-b266-25b73f076e72","actionData","errors"]