[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a62c17a8-7c9d-4729-951a-7056fa6b3931","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-05-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Binjai","place_of_enactment","Binjai","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA UMUM
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun\r\n2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Retribusi\r\nPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta\r\nCatatan Sipil harus dihentikan pemungutannya;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah\r\n(PAD) Kota Binjai, pelayanan kepada masyarakat khusus\r\npelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu\r\ndan Puskesmas Keliling, perlu menyempurnakan ketentuan\r\nmengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas,\r\nPuskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;\r\nc. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A dan Pasal 87A\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan\r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan dan Keputusan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 188.34-5254 Tahun 2016 tentang Pembatalan\r\nBeberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4\r\nTahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan\r\nperubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4\r\nTahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun\r\n2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai\r\nNomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan\r\nDaerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi\r\nJasa Umum; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang\r\nPembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam\r\nLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang\r\nKewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013\r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5049);\r\n6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5063);\r\n7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5072);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang\r\nPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II\r\nBinjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten\r\nDaerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3322);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4736);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6041);\r\n13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang\r\nRetribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun\r\n2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai\r\nNomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang\r\nRetribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun\r\n2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai\r\nNomor 11);\r\n \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011\r\ntentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor\r\n4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa\r\nUmum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11) diubah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 diubah, angka 33, angka 34, angka 49, angka\r\n50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 68, angka 69, angka 70,\r\nangka 71, angka 72, angka 73, angka 89 dan angka 125 Pasal 1 dihapus, \r\n2. Ketentuan huruf c dan huruf l Pasal 2 dihapus, \r\n3. Ketentuan Pasal 4 diubah,\r\n4. Ketentuan Pasal 8 dihapus,\r\n5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.\r\n6. Ketentuan Bagian Ketiga pada BAB II dihapus.\r\n7. Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23\r\ndihapus.\r\n8. Ketentuan Bagian Kedua Belas pada Bab II Peraturan Daerah Kota Binjai\r\nNomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai\r\nNomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dihapus.\r\n9. Ketentuan Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77\r\nPeraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa\r\nUmum dihapus.\r\n10. Ketentuan Pasal 75 diubah,\r\n11. Ketentuan Pasal 76 diubah,\r\n12. Ketentuan Pasal 77 diubah, \r\n13. Ketentuan Pasal 101 dihapus.\r\n14. Ketentuan Lampiran III dihapus.\r\n15. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011\r\ntentang Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana\r\ntercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari\r\nPeraturan Daerah ini.\r\n16. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011\r\ntentang Retribusi Jasa Umum dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018. \n 16 Hlm, Lamp: I \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Binjai ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011. Perubahan ini meliputi penghapusan beberapa definisi dalam Pasal 1, penghapusan beberapa jenis retribusi jasa umum dalam Pasal 2, perubahan pada objek retribusi pelayanan kesehatan dalam Pasal 4, serta penghapusan beberapa pasal dan bagian dalam peraturan tersebut. Selain itu, dilakukan perubahan pada ketentuan mengenai tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Lampiran III dihapus dan Lampiran I diubah sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menindaklanjuti perubahan peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada rumah sakit, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kota Binjai No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa UmumPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/30692/perda-kota-binjai-no-4-tahun-2011","a71697d9-bbee-48f6-89b1-76402ac113cb","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF BINJAI
NORTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BINJAI CITY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BINJAI CITY
NUMBER 4 OF 2011 CONCERNING LOCAL FEE FOR PUBLIC SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BINJAI,

\n\n \n \n

Considering:

that to follow up Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, the Local Fee for Replacement of Resident Identity Card Printing Costs and Civil Registry Deeds must be stopped from being collected;
that in order to increase the Regional Revenue (PAD) of Binjai City, services to the community, especially health services at Community Health Centers, Auxiliary Community Health Centers and Mobile Community Health Centers, it is necessary to improve the provisions regarding the Local Fee for Health Services at Community Health Centers, Auxiliary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a62c17a8-7c9d-4729-951a-7056fa6b3931","actionData","errors"]